Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali menjadi sorotan usai beban utangnya membengkak hingga mencapai sekitar US$7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Angka tersebut jauh di atas estimasi awal sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp100,6 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menegaskan, proyek KCJB merupakan hasil kerja sama business to business antara perusahaan Indonesia dan mitra asal China, sehingga tanggung jawab keuangan tidak boleh dibebankan kepada negara.
Sementara itu, analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya telah memperingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait risiko proyek ini.
Peringatan tersebut juga pernah disampaikan oleh mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada tahun 2016.
“Pak Jokowi nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kami sudah bilang proyek kereta cepat ini tidak layak secara kelayakan,” ujar Agus dalam program NTV Prime, Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurut Agus, Jokowi kala itu menyatakan secara langsung bahwa proyek kereta cepat adalah inisiatif pribadinya.
Meski telah dikritik banyak pihak, proyek tetap dijalankan hingga akhirnya kini menghadapi tekanan akibat beban utang yang menumpuk.
Agus pun mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera turun tangan mencari solusi.
Ia meminta agar pimpinan Danantara dan Menteri Keuangan duduk bersama mencari cara pelunasan tanpa menggunakan APBN.
“Kalau pakai APBN, berarti ada pos pembangunan untuk rakyat yang hilang. Harusnya Danantara bisa menjual aset atau opsi lain,” jelasnya.
Selain itu, Agus juga menilai mantan Presiden Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan perlu dimintai penjelasan soal proses awal negosiasi proyek dengan pihak China.
“Panggil juga Pak Jokowi dan Pak Luhut untuk membahas ini supaya tidak mengurangi jatah pembangunan dari APBN yang dibayar masyarakat lewat pajak,” ujarnya.
Agus turut menyoroti tingginya biaya operasional Whoosh yang dinilai tidak efisien.
Ia menyebut, biaya listrik perjalanan bolak-balik mencapai hampir Rp20 juta per rangkaian, sementara ada pula kewajiban kepada pemerintah yang belum diselesaikan oleh operator.
“Ini harus dihitung ulang semua karena kondisinya sudah darurat,” tegasnya.
Ia menilai keputusan cepat dari pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mencegah beban fiskal tambahan di masa depan.
