Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat atas ucapan dan tindakan sejumlah anggota dewan yang dianggap melukai hati masyarakat.
Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi kelompok Mujadalah Kiai Kampung yang berisi akademisi dan tokoh agama di Kompleks Parlemen, Kamis (4/9/2025).
Puan menegaskan, polemik belakangan ini banyak dipicu oleh informasi yang tidak sepenuhnya benar, termasuk soal isu kenaikan gaji dan tunjangan rumah anggota DPR.
Ia memastikan tunjangan perumahan sudah dihentikan sejak 31 Agustus dan moratorium kunjungan kerja luar negeri juga diberlakukan, kecuali untuk agenda resmi kenegaraan.
Dalam forum tersebut, Puan berkomitmen memimpin transformasi kelembagaan DPR agar lebih transparan, aspiratif, dan akuntabel.
Ia menegaskan setiap kegiatan DPR akan dipublikasikan di situs resmi lembaga, serta menekankan pentingnya kualitas legislasi dibanding kuantitas.
DPR juga akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang sehingga keputusan yang dihasilkan lebih bermakna.
Sebelum bertemu para tokoh, pimpinan DPR bersama seluruh fraksi menggelar rapat internal.
Pertemuan itu menghasilkan dua keputusan utama, yaitu penghentian tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR dan moratorium perjalanan dinas luar negeri.
Langkah ini diambil sebagai respons atas gelombang demonstrasi masyarakat yang menuntut reformasi DPR dan efisiensi penggunaan anggaran.
