Oleh : Prihati Utami
Mengapa hal angket digulirkan? Mengapa hal angket viral selama penghitungan suara? Sampai, siapa saja yang mendukung hak angket? Pertanyaan itu tampaknya masih terus terngiang di sekitar kita. Hak angket adalah hak yang dimiliki DPR RI untuk menyelidiki hal penting yang berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ada alasan besar mengapa hak angket disuarakan. Alasan itu datang karena banyaknya kecurangan yang muncul selama berlangsungnya pemilu. KPU sebagai penyelenggara saja suka meminta maaf karena banyak kesalahan terjadi, namun apa semua cukup dengan permintamaafan? Tidak, semua harus diusut dan diperbaiki agar kecurangan tidak berlanjut.
Ketua KPU sudah terhitung berkali-kali melakukan pelanggaran etik, tidak mungkin kita memasrahkan polemik kecurangan kepadanya seorang. Harus ada badan yang lebih kuat untuk menengahi semua. Tapi semua tersendat karena ulah mereka yang tidak setuju dengan usul pengguliran hak angket. Banyak berpendapat mereka takut, hingga akhirnya mengerahkan banyak provokator untuk bersuara ke publik.
Tujuannya jelas untuk tidak mempengaruhi pejabat maupun rakyat agar tidak mendukung pelangsungan hak angket. Mereka takut hasil pemilu dapat berubah. Jika memang suara yang curang itu banyak hingga membludak, mereka tidak perlu khawatir. Karena hak angket dilakukan bukan untuk mengurangi suara paslon, melainkan menyelidiki bagaimana jalannya pemilu kemarin. Sehingga kecurangan seperti kertas suara yang sudah tercoblos sendiri, pejabat yang bersekongkol, undangan mencoblos yang tidak terdistribusi, sampai instansi yang netral tercantum dalam daftar pemilih, bisa terusut sampai tuntas. Tapi sayang seribu sayang di saat hak angket itu sudah disuarakan, banyak orang risau.
Mungkin yang gelisah lebih ke yang melakukan kecurangan. Pasalnya si pihak pelaku sampai mengundang tokoh a, b, c untuk menggagalkan pengguliran hak angket tadi. Tujuannya tentu agar mereka menerima hasil kecurangan dengan legowo. Sebagai imbalan, nanti para tokoh yang taat dan patuh tadi akan diberi jabatan dan imbalan yang mahal harganya. Entah dalam wujud jabatan atau kesepakatan yang lain.
Ya begitulah singkat cerita soal hak angket, kita tidak boleh memandang sebelah mata pengguliran tersebut. Jika memang tidak masuk akal suarakanlah, jangan sampai menyesal di kemudian hari karena tidak bisa menyuarakan ketidakadilan di tanah demokrasi kita ini. Salam demokrasi, bertindak sesuai akal sehat dan hati nurani.
