MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Isu tentang pergantian Hasto muncul setelah ia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Spekulasi ini menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan publik dan internal partai, namun Said Abdullah dengan tegas membantah adanya rencana tersebut.
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa PDI-P tidak memiliki rencana untuk mencopot Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dari jabatannya. Pernyataan ini disampaikan untuk meredakan spekulasi yang beredar mengenai posisi Hasto di partai.
Said Abdullah menekankan bahwa tidak ada pembahasan apa pun mengenai pergantian Sekjen di internal PDI-P.
Semua keputusan terkait jabatan Sekjen tetap berada di tangan pimpinan partai dan hingga kini tidak ada wacana untuk mengganti Hasto Kristiyanto.
Ia juga menegaskan bahwa Hasto Kristiyanto tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDI-P. PDI-P akan terus mendukung Hasto dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di partai.
“Terhadap isu pergantian Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, sampai saat ini saya tidak mendengar isu itu, tidak pernah mendengar isu itu dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com.
“Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai,” tambahnya.
Said menerangkan, PDI-P juga menyerahkan sepenuhnya terhadap proses hukum yang berjalan di KPK.
Dalam arti, tegas Said, PDI-P tidak pernah melakukan intervensi mengganggu kerja-kerja KPK dalam pemeriksaan terhadap Hasto.
“PDI-P tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai,” tutur Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.
Lebih jauh, dia menyampaikan bahwa PDI-P tentu memberikan pendampingan hukum terhadap Hasto selama pemeriksaan.
Hal yang sama diyakininya juga akan dilakukan partai politik lain jika kadernya tertimpa masalah serupa.
“Kalau pendampingan hukum atau advokasi saya pikir semua partai melakukan itu, apalagi menyangkut Hasto yang merupakan sekjen partai,” tegasnya.
Seperti diketahui,, Hasto dipanggil oleh KPK, 10 Juni lalu untuk memberikan keterangan terkait keberadaan Harun Masiku, eks kader PDI-P yang merupakan tersangka dugaan suap dan masuk daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.
KPK mengaku ingin mendalami soal itu kepada Hasto. Harun diduga menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan eks Anggota Bawaslu Ronnyiani Tio Fridelina, untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu (PAW). (**)
