MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera menyelesaikan masa jabatannya dan digantikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 20 Oktober mendatang. Namun, dalam dua bulan terakhir sebelum masa kepemimpinannya berakhir, kondisi ekonomi Indonesia justru menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Setidaknya ada empat aspek utama yang mengalami kemunduran menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
- Deflasi dan Penurunan Daya Beli
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2 September 2024, yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Menurut Pudji Ismartini, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, deflasi ini merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam empat bulan beruntun sejak tahun 1999, mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sedang melemah di tengah ketidakstabilan ekonomi.
Kondisi ini diperparah dengan penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang merosot ke angka 48,9 pada Agustus 2024, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin tergerus. Sejumlah analis, seperti dari Tim Ekonom Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengaitkan penurunan daya beli ini dengan memburuknya pasar tenaga kerja, yang terlihat dari penurunan jumlah lowongan kerja dari 14.000 menjadi hanya 8.500 unit.
Bambang Brodjonegoro, ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan, juga mencatat bahwa dampak pandemi COVID-19 serta kenaikan suku bunga yang tinggi telah memukul kelas menengah Indonesia, menyebabkan banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan.
- Kontraksi di Sektor Manufaktur
Sektor manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan signifikan, dengan PMI yang terus berada di bawah angka 50 selama dua bulan berturut-turut. Menurut data S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia anjlok ke 48,9 pada Agustus 2024, setelah sebelumnya berada di angka 49,3 pada Juli. Tren penurunan ini mengakhiri periode ekspansi selama 34 bulan yang berlangsung sejak September 2021.
S&P Global menjelaskan bahwa kontraksi ini disebabkan oleh penurunan output dan pesanan baru, termasuk penurunan pesanan dari luar negeri. Penurunan ini menandakan adanya pelemahan permintaan ekspor dan hambatan dalam rantai pasokan global yang semakin mempengaruhi industri manufaktur Indonesia.
- Lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juni 2024. Sebanyak 32.064 pekerja terkena PHK, naik 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan angka PHK tertinggi, di mana jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan mencapai 7.469 orang, meningkat hampir 1.000% dibandingkan tahun sebelumnya.
Ancaman PHK diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan terus berlanjutnya kontraksi di sektor manufaktur. Menurut laporan S&P Global, turunnya produksi dan pesanan baru menyebabkan perusahaan-perusahaan manufaktur mengurangi jumlah tenaga kerja, baik melalui PHK maupun dengan tidak menggantikan pekerja yang meninggalkan perusahaan.
- Defisit Transaksi Berjalan dan Penurunan Investasi Langsung
Defisit transaksi berjalan Indonesia semakin memburuk, mencapai US$3,02 miliar atau 0,9% dari PDB pada kuartal II-2024, lebih dalam dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat US$2,41 miliar. Tren defisit ini telah berlangsung selama lima kuartal berturut-turut sejak kuartal II-2023, menandakan adanya kebutuhan yang meningkat akan dolar Amerika Serikat, yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.
Selain itu, investasi langsung di Indonesia juga mengalami penurunan. Surplus investasi langsung hanya mencapai US$1,38 miliar pada kuartal II-2024, angka terendah sejak kuartal III-2020. Jika tren ini berlanjut, ada kemungkinan semakin banyak investor yang memilih untuk menanamkan modal di luar negeri, yang akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi domestik dan memperburuk situasi ekonomi Indonesia di akhir masa kepemimpinan Jokowi. (**)
