Pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai capaian investasi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan. Jurnalis senior Uni Lubis menilai ada kekeliruan dalam cara penyampaian data yang berpotensi menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.
Sebelumnya, Teddy menyebut total investasi yang masuk selama sekitar satu setengah tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp2.430 triliun. Angka tersebut merujuk pada data resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Berdasarkan data BKPM, total investasi tersebut berasal dari realisasi investasi sepanjang 2025 sebesar Rp1.931,2 triliun dan realisasi investasi pada Triwulan I 2026 sebesar Rp498,8 triliun.
Namun, Uni Lubis menjelaskan bahwa angka Rp2.430 triliun merupakan gabungan investasi asing dan investasi dalam negeri. Pada 2025, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp900,9 triliun atau sekitar 46,6 persen dari total investasi. Sementara pada Triwulan I 2026, PMA mencapai Rp250 triliun atau sekitar 50,1 persen.
Dengan demikian, total PMA selama periode tersebut mencapai sekitar Rp1.150,9 triliun. Adapun sisanya, sekitar Rp1.279 triliun, berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
“Jadi yang bisa diklaim sebagai hasil dari kunjungan ke luar negeri itu tentu adalah penanaman modal asing (PMA) kira-kira sekitar 49-50 persen dari total investasi, yakni Rp1.150,9 triliun, bukan Rp2.430 triliun yang diklaim Teddy,” ungkap Uni Lubis.
Menurut Uni, angka Rp2.430 triliun memang merupakan total investasi nasional yang valid. Namun, jika dikaitkan dengan hasil diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden, maka yang lebih tepat dijadikan acuan adalah nilai investasi asing atau PMA, bukan keseluruhan investasi yang juga mencakup PMDN.
