Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai “Londo Ireng”. Organisasi tersebut menilai ucapan itu bukan sekadar gaya komunikasi, melainkan pelabelan yang dapat membahayakan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur mengatakan pelabelan tersebut menempatkan kelompok kritis sebagai pihak yang tidak setia kepada bangsa, bekerja untuk kepentingan asing, bahkan secara tersirat dianggap sebagai pengkhianat. Menurutnya, narasi semacam itu bertentangan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, memperoleh informasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan. “Kritik terhadap pemerintah bukan pengkhianatan terhadap negara. Pemerintah bukan negara dan presiden bukan republik,” tegas Isnur dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).
YLBHI juga mengingatkan bahwa setiap ucapan presiden memiliki dampak politik yang besar. Isnur menilai penyebutan jurnalis, pengamat, akademisi, dan LSM sebagai “Londo Ireng” berpotensi memberi pembenaran bagi aparat, pejabat, maupun pendukung pemerintah untuk mengawasi, mengintimidasi, membatasi aktivitas, bahkan mengkriminalisasi kelompok yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara.
Menurut Isnur, ancaman tersebut bukan sesuatu yang bersifat abstrak. Ia menyebut wartawan, pembela HAM, mahasiswa, hingga warga yang memperjuangkan hak-haknya telah berulang kali mengalami intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Karena itu, YLBHI mendesak pemerintah menjaga ruang demokrasi dan memastikan kritik dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokratis, bukan sebagai ancaman terhadap negara.
