Program Sekolah Rakyat yang menyerap anggaran besar kini dikawal langsung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Langkah Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng lembaga antikorupsi itu memunculkan sorotan: apakah pengawasan sejak awal mampu menutup celah penyimpangan, atau justru menjadi sinyal bahwa program strategis ini memiliki risiko korupsi yang harus diantisipasi?
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, kolaborasi dengan ICW merupakan langkah preventif agar Program Sekolah Rakyat tidak dikotori praktik korupsi, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh masukan dan data yang disampaikan ICW akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola serta memperkecil potensi penyimpangan.
“Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi,” ujar Gus Ipul usai bertemu dengan ICW di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Ia menegaskan, Sekolah Rakyat harus berjalan sesuai tujuan Presiden Prabowo, yakni menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.
Gus Ipul juga mengingatkan seluruh jajaran Kemensos bahwa korupsi sekecil apa pun akan terbongkar. Ia membuka pintu bagi masyarakat untuk ikut mengawasi seluruh program Kemensos melalui kritik dan masukan yang disertai data akurat. Menurutnya, pengawasan publik menjadi salah satu instrumen penting agar Program Sekolah Rakyat tetap bersih, transparan, dan tepat sasaran.
