Kinerja sektor industri Indonesia kembali menjadi sorotan setelah data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur masih berada di zona kontraksi. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya fondasi industri nasional, bahkan membuat Indonesia tertinggal dari Vietnam yang kini telah menyandang status negara berpendapatan menengah atas.
Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan PMI manufaktur Indonesia yang berada di level 46,9 pada Juni 2026 menjadi sinyal bahwa sektor industri sedang mengalami tekanan. Menurutnya, meski ekonomi Indonesia sempat tumbuh 5,61 persen pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan tersebut belum ditopang oleh kinerja industri yang kuat.
“Data PMI yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI Indonesia berada di 46,9 pada Juni 2026. Berbeda dengan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya mencapai 8 persen, faktor pendukungnya tidak lain adalah sektor industri yang dikembangkan selama dua hingga tiga dekade terakhir,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).
Didik menilai keberhasilan Vietnam tidak terjadi secara instan. Negara tersebut dinilai konsisten membangun iklim investasi yang ramah serta mengembangkan sektor manufaktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, pada Juli 2026 Bank Dunia menetapkan Vietnam sebagai negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sekitar US$4.970, melampaui ambang batas kategori tersebut.
Sebaliknya, menurut Didik, Indonesia belum memiliki arah kebijakan industri yang konsisten. Dunia usaha masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tingginya biaya produksi, ketidakpastian kebijakan, birokrasi yang rumit, hingga insentif investasi yang dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan sektor manufaktur.
“Ada juga faktor daya beli masyarakat yang menurun, tetapi itu terjadi karena sektor industri mengkerut dan ekonomi secara keseluruhan tidak cukup menyediakan kesempatan kerja produktif,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah perlu segera melakukan transformasi struktur industri melalui deregulasi dan penyederhanaan birokrasi. Langkah tersebut, menurutnya, pernah berhasil diterapkan Indonesia pada era 1980-an hingga 1990-an ketika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 7–8 persen dengan pertumbuhan sektor industri sekitar 10–12 persen.
Didik juga membandingkan strategi pembangunan Vietnam yang fokus menarik investasi asing berkualitas untuk memperkuat industri berorientasi ekspor sekaligus mendorong transfer teknologi dan inovasi. Menurutnya, strategi tersebut membuat Vietnam mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan kini mulai memasuki fase ekonomi berbasis inovasi.
“Berbeda dengan Indonesia, dalam waktu yang tidak lama dan dengan tingkat pertumbuhan 8 persen, Vietnam bisa melewati jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap),” pungkasnya.
