MELIHAT INDONESIA JAKARTA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyoroti permasalahan serius terkait data penerima bantuan sosial di Indonesia saat ini.
Ia mengungkapkan keheranannya karena mengetahui bahwa ada pejabat eselon I di Bappenas sendiri yang terdaftar sebagai penerima manfaat.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam manajemen data yang mengelola program bantuan sosial, yang seharusnya ditangani dengan teliti untuk memastikan tepat sasaran.
Suharso Monoarfa menegaskan bahwa temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pencatatan dan distribusi bantuan sosial di Indonesia.
Kejadian ini menjadi cerminan dari masalah yang lebih luas dalam administrasi publik, yang membutuhkan peningkatan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan kesalahan dalam pelaksanaan program-program sosial.
Pernyataan Suharso Monoarfa ini juga menjadi panggilan bagi instansi terkait, termasuk Bappenas sendiri, untuk melakukan audit mendalam dan perbaikan sistem yang lebih baik.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa adanya penyimpangan atau kebocoran yang merugikan masyarakat luas.
“Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan,” kata Suharso dalam acara peluncuran Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, (20/6/2024), seperti dilansir CNBC Indonesia.
Suharso menceritakan si pejabat itu bahkan masih mendapatkan bansos hingga sekarang. Sebab, si pejabat itu kesulitan untuk mengeluarkan namanya dari daftar penerima.
Suharso bercerita si pejabat itu akhirnya harus menyalurkan kembali bansos yang dia terima kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
“Dia berikan kepada yang lebih berhak,” kata Suharso.
Suharso mengatakan peristiwa tersebut membuktikan bahwa data mengenai kependudukan dan kemiskinan di Indonesia harus dibenahi.
Karena itu, kata dia, pemerintah meluncurkan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Regsosek merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia.
Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk mulai dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan.
Adapun data yang tercakup dalam Regsosek di antaranya, informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, aset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial.
Suharso berharap dengan adanya satu data di Regsosek ini pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan program pemerintah lainnya bisa lebih akurat.
Dia mengatakan dengan data Regsosek ini pemerintah bisa lebih tahu mengenai kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan.
“Informasi yang dimiliki Regsosek ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi para penerima manfaat atau kelompok penerimaan manfaat,” kata dia.
“Contohnya data Regsosek dapat menganalisis kondisi rumah serta anggota rumah tangga sehingga kita bisa memastikan jenis jenis bantuan yang akan kita berikan kepada mereka,” kata dia. (**)
