Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang melibatkan kerabat Wali Kota Bima, A Rahman atau Aji Man, menjadi perhatian publik. Menanggapi polemik tersebut, Pemkot menegaskan seluruh proses pengisian jabatan telah dilakukan sesuai aturan kepegawaian dan berlandaskan sistem merit.
Sebanyak 87 pejabat dilantik dalam acara yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu pada Rabu (1/7/2026). Dari jumlah tersebut, beberapa pejabat yang mendapat promosi jabatan diketahui memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota.
Badrah Ekawati, yang merupakan istri Wali Kota Bima, dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima. Sementara ipar Wali Kota, M. Auwalyah, dipercaya menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda).
Sebelumnya, sepupu Wali Kota, Irwansyah, juga telah dilantik sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bima.
Juru Bicara Pemkot Bima, Muhammad Hasyim, membantah anggapan bahwa promosi jabatan tersebut didasarkan pada hubungan kekerabatan.
“Dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hasyim dalam keterangan pers, Jumat (3/7/2026).
Menurut Hasyim, seluruh pejabat yang dilantik telah melewati mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, pengalaman, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi.
“Selama memenuhi persyaratan administratif, memiliki kompetensi, loyalitas, integritas, dan dinilai mampu mengemban tugas, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan menduduki jabatan,” katanya.
Pemkot Bima juga memastikan seluruh pejabat yang baru dilantik akan dievaluasi secara berkala berdasarkan capaian kinerja, kualitas pelayanan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pemerintah daerah turut membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik maupun masukan sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya birokrasi.
“Pemkot Bima memandang pengawasan publik sebagai bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan. Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun masukan secara objektif dan konstruktif,” tutur Hasyim.
Pemerintah Kota Bima berharap penilaian terhadap pejabat yang baru dilantik dilakukan berdasarkan hasil kerja dan kinerja mereka, bukan semata-mata karena hubungan keluarga dengan kepala daerah. Evaluasi terhadap seluruh pejabat disebut akan terus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
