MELIHAT INDONESIA – Kasus demi kasus di PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mulai bermunculan setelah pengungkapan dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah yang rugikan negara Rp193 triliun.
Kini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan monopoli perdagangan elpiji nonsubsidi oleh Pertamina Patra Niaga.
Deputi KPPU Taufik Ariyanto menyatakan, penyelidikan dugaan monopoli tersebut telah disepakati dalam rapat komisi pada 5 Maret 2025.
KPPU memulai penyelidikan awal terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan kajian sejak tahun lalu.
“KPPU berinisiatif untuk memulai penyelidikan awal atas dugaan praktik monopoli,” katanya.
Penyelidikan ini berfokus pada pencarian bukti dugaan monopoli dalam penjualan LPG Non Subsidi di pasar midstream atau LPG bulk non-PSO untuk dikemas ulang.
KPPU menduga harga tinggi LPG nonsubsidi mendorong konsumen beralih ke LPG subsidi 3 kg.
Kajian KPPU juga meneliti struktur harga dari hulu hingga hilir di sektor ini.
PT PPN, yang mengelola penjualan LPG subsidi sebagai PSO, menguasai lebih dari 80 persen pasokan LPG domestik dan impor.
Selain menjual BrightGas sebagai LPG nonsubsidi, PT PPN juga memasok gas bulk ke perusahaan lain seperti BlueGas dan PrimeGas, produsen LPG tabung nonsubsidi.
KPPU menemukan bahwa pada 2024, keuntungan dari penjualan LPG nonsubsidi mencapai 10 kali lipat dibandingkan LPG subsidi, dengan total sekitar Rp1,5 triliun.
KPPU menduga PT PPN menerapkan praktik eksklusif dan eksploitatif dengan menjual LPG lebih mahal kepada pesaing di pasar nonsubsidi, kata Taufik.
KPPU menilai PT PPN berpotensi melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 terkait monopoli, yang menyebabkan harga LPG Non Subsidi melonjak dan mendorong konsumen beralih ke LPG Subsidi.
Hal ini, kata dia, membebani anggaran negara, memperbesar subsidi LPG yang tidak tepat sasaran, dan meningkatkan impor LPG. (*)
