MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap anggaran kementeriannya yang dinilai sangat minim.
Dalam sebuah pernyataan di Kemenkumham, Jakarta, pada Senin (21/10), Pigai menegaskan perlunya merombak anggaran kementerian agar sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.
Pigai mengklaim bahwa pagu anggaran Kementerian HAM untuk tahun 2024 hanya sekitar Rp64,855 miliar, yang setara dengan 0,31 persen dari total pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM.
Anggaran ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sebesar Rp13,397 triliun. Ia menyatakan, “Tidak ada cara untuk mencapai visi Presiden jika anggaran kami hanya Rp64 miliar. Ini tidak mencerminkan keinginan untuk membangun HAM di tanah air.”
Lebih lanjut, Pigai menggarisbawahi perbedaan fungsi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM. Menurutnya, Kementerian HAM memiliki tugas untuk membangun Hak Asasi Manusia, sementara Komnas HAM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak tersebut. “Tugas kami bukan hanya mengawasi, tetapi juga membangun infrastruktur HAM yang solid dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pigai menegaskan bahwa anggaran yang lebih besar, setidaknya di atas Rp20 triliun, akan sangat membantu dalam melaksanakan berbagai program yang ditujukan untuk membangun dan melindungi hak-hak warga negara. Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan anggaran harus diarahkan dalam konteks pembangunan HAM yang lebih menyeluruh.
Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM memiliki tiga amanat konstitusi utama: penghormatan terhadap HAM, perlindungan terhadap warga negara, dan pemenuhan kebutuhan warga negara. “Semua ini harus tercermin dalam visi, misi, strategi, dan anggaran kami,” tegasnya.
Dengan semangat baru dan dukungan yang lebih kuat, Pigai berharap agar Kementerian HAM dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi dan membangun hak asasi manusia di Indonesia. Ia mengajak tim transisi untuk segera melakukan peninjauan terhadap anggaran agar dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat.
Pengumuman ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut mengenai alokasi anggaran dan pentingnya investasi dalam HAM sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. (**)
