Upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Blora melalui pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis 6 Standar Pelayanan Minimum (SPM). Program tersebut mulai digencarkan di seluruh kecamatan hingga menjangkau tingkat desa.
Langkah awal penguatan Posyandu 6 SPM ini ditandai dengan pengukuhan Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Blora yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman di Pendopo Kabupaten, Selasa (13/1/2026).
Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman. Dalam kesempatan tersebut, Hj. Ainia Sholichah Arief Rohman, yang juga menjabat Ketua TP PKK Kabupaten Blora, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Blora.
Tim Pembina Posyandu Kabupaten Blora terdiri dari sejumlah kepala OPD terkait, antara lain Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DPUPR, Kepala Dinrumkimhub, Kepala Satpol PP dan Damkar, serta Kabid Sosial Dinsos P3A.
Usai pengukuhan, Bupati Arief Rohman meminta agar pembentukan tim pembina Posyandu segera ditindaklanjuti hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Segera bentuk tim Pembina di seluruh Kecamatan, hingga sampai Desa. Kami minta setiap Kecamatan bisa membentuk satu desa sebagai pilot project pelaksanaan Posyandu 6 SPM. Sehingga bisa menjadi percontohan untuk desa-desa lainnya. Nanti saya ingin dilombakan memperoleh Piala Bupati untuk Posyandu 6 SPM terbaik. Tolong dirumuskan bersama,” tegas Bupati.
Bupati menjelaskan, Posyandu 6 SPM memiliki peran strategis karena tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam aspek pelayanan dasar masyarakat.
“Posyandu 6 SPM ini memiliki peran yang strategis sebagai mitra pembangunan pemerintah yang menyentuh 6 aspek pelayanan dasar masyarakat. Tidak hanya bidang kesehatan saja, namun juga pendidikan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, dan trantibum linmas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi Posyandu dengan program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Saat ini Presiden Prabowo Subianto memiliki program prioritas yakni MBG dan Kopdes Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kita ingin Posyandu bisa disinergikan untuk menyukseskan program tersebut. Misalnya Posyandu dengan program pekerjaan umum di bidang pengelolaan sampah berbasis masyarakat bisa membantu mengelola sampah yang dihasilkan SPPG penyedia MBG,” ujarnya.
Menurut Bupati, persoalan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi peluang bagi Posyandu untuk mengambil peran aktif.
“Melalui pelayanan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, bisa bersinergi. Akan kami minta data TPS3R di seluruh Kabupaten Blora agar bisa masuk ke Posyandu. Sehingga nanti SPPG terdekat bisa kerjasama pengelolaan sampah dengan TPS3R dan Posyandu. Termasuk sekolah-sekolah yang MBG nya tidak habis, sampahnya bisa dikerjasamakan sekalian. Dan program program lainnya,” tambah Bupati.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Blora, Hj. Ainia Sholichah Arief Rohman, menyampaikan bahwa Posyandu saat ini telah bertransformasi mengikuti regulasi terbaru.
“Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat, di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum linmas, dan sosial,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan progres registrasi Posyandu di Kabupaten Blora yang masih perlu dikejar.
“Saat ini dari total 1.313 posyandu se-Kabupaten Blora, yang mengajukan registrasi baru 225 posyandu. Kami akan terus mendorong agar bisa terus dikejar sampai semuanya teregistrasi,” tambahnya.
Adapun program Posyandu 6 SPM mencakup enam bidang, yakni kesehatan dengan layanan ibu hamil, menyusui, dan balita; pendidikan melalui PAUD Emas dan perpustakaan desa; pekerjaan umum berupa bantuan air bersih, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Bidang lainnya meliputi trantibum linmas melalui kegiatan Jogo Wargo dan hotline pengaduan keamanan, bidang sosial seperti bantuan disabilitas dan perlindungan anak, serta perumahan rakyat berupa rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pengembangan kebun gizi.
Rangkaian kegiatan pengukuhan ditutup dengan rapat kerja Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Blora bersama OPD teknis terkait, para camat, serta kader PKK untuk merumuskan program kerja Posyandu 6 SPM ke depan.
