MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Mulai 2025, guru honorer di Indonesia akan menerima tambahan penghasilan sebesar Rp2 juta per bulan. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua guru honorer. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tambahan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional yang diadakan di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Kebijakan Kesejahteraan Guru
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa pemerintah telah menaikkan anggaran kesejahteraan guru hingga Rp81,6 triliun, meningkat Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini mencakup kenaikan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar satu kali gaji pokok serta tambahan Rp2 juta untuk guru honorer yang memenuhi syarat tertentu.
“Kesejahteraan guru adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan setiap pengajar mendapatkan penghargaan yang setimpal atas dedikasinya dalam mencerdaskan bangsa,” tegas Prabowo.
Syarat Mendapatkan Tambahan Gaji
Tambahan penghasilan Rp2 juta hanya diberikan kepada guru honorer yang telah memiliki sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sementara itu, guru yang belum memiliki sertifikasi didorong untuk mengikuti program PPG yang telah dirancang oleh pemerintah. Untuk tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan 800.000 guru mengikuti PPG.
“Pendidikan dan sertifikasi menjadi kunci untuk mendapatkan tambahan tunjangan ini. Pemerintah siap mendukung para guru yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui program PPG,” ujar Prabowo.
Tantangan dan Dukungan Pendidikan
Prabowo mengakui masih ada tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan guru di Indonesia. Saat ini, tercatat sekitar 249.623 guru honorer belum mencapai kualifikasi pendidikan D4 atau S1. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan pendidikan secara bertahap bagi mereka agar bisa melanjutkan studi.
Selain itu, untuk mendukung pemerataan pendidikan berkualitas, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,15 triliun untuk rehabilitasi dan renovasi 10.440 sekolah negeri. Dana ini akan langsung ditransfer ke sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Program Bantuan Tunai bagi Guru Non-ASN
Untuk guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi, pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian bantuan tunai sebagai bentuk apresiasi sementara. Prabowo menyebut bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan pendataan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan ini.
Fokus pada Kualitas Pendidikan
Peningkatan kesejahteraan guru adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya pengelolaan kinerja yang lebih sederhana mulai 2025, guru dapat lebih fokus pada tugas utama mereka: mengajar.
“Kami ingin para guru memiliki lebih banyak waktu untuk mendidik, bukan terbebani oleh laporan administratif yang rumit,” jelas Prabowo.
Harapan ke Depan
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para guru honorer yang telah lama menantikan perhatian lebih dari pemerintah. Namun, syarat yang ditetapkan juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan tambahan gaji ini tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, di mana guru merasa dihargai, dan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan terbaik dari para pengajarnya. (**)
