Rencana penerapan kembali pembelajaran daring bagi siswa sekolah mulai April 2026 akhirnya dibatalkan pemerintah. Kebijakan yang sempat dikaji sebagai bagian dari langkah efisiensi dan penghematan energi itu diputuskan tidak dilanjutkan.
Pemerintah menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama, sehingga proses pembelajaran akan terus dilakukan secara luring atau tatap muka demi menjaga kualitas pendidikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno, Selasa (24/3/2026) dikutip dari keterangan resminya.
Ia menegaskan, kebijakan pembelajaran daring saat ini tidak menjadi kebutuhan mendesak.
Sebelumnya, pemerintah juga sempat mempertimbangkan opsi pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode luring dan daring. Namun, setelah melalui pembahasan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, opsi tersebut tidak dijadikan prioritas.
“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Saat ini, pemerintah justru fokus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis nasional.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya.
Program tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan di berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Di sisi lain, upaya efisiensi tetap dijalankan tanpa mengganggu sektor pendidikan. Pemerintah akan mendorong transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengurangi perjalanan dinas non-esensial, serta mengoptimalkan rapat daring dan skema kerja fleksibel.
Langkah-langkah ini dinilai lebih efektif dalam mencapai efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik, khususnya pendidikan.
Pemerintah pun menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga kualitas pendidikan tetap optimal di tengah upaya efisiensi.
