Tambahan anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan. Usulan Otorita IKN (OIKN) sebesar Rp2,86 triliun untuk pembangunan tahap ketiga memunculkan kritik karena dinilai berpotensi membuat proyek tersebut terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tengah kritik tersebut, muncul pertanyaan mengenai kelanjutan komitmen pemerintah. Jika usulan agar pembangunan IKN dihentikan benar-benar dipertimbangkan, bagaimana dengan janji Presiden Prabowo Subianto saat masa kampanye yang menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN sebagai salah satu program strategis yang telah dirintis pemerintahan Presiden Joko Widodo?
Pertanyaan itu mengemuka karena hingga kini pemerintah masih mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai pembangunan IKN sejak awal membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara tantangan terbesarnya bukan hanya membangun infrastruktur, melainkan juga menciptakan pusat aktivitas ekonomi yang ditopang jumlah penduduk yang memadai.
“Sudah lama saya berpendapat bahwa IKN itu adalah proyek yang sia-sia. Karena, selain membutuhkan biaya yang sangat besar, masalah utamanya adalah kebutuhan akan jumlah penduduk yang cukup besar sebagai motor penggerak ekonomi sebuah kota,” kata Noval.
Menurut Noval, tanpa populasi yang cukup, sebuah kota akan sulit berkembang dan menarik minat investor. Kondisi itu dinilai membuat IKN berpotensi terus bergantung pada suntikan dana pemerintah karena belum mampu menghasilkan aktivitas ekonomi maupun pendapatan asli daerah (PAD) yang menopang operasionalnya sendiri.
“Ke depannya OIKN akan terus meminta tambahan anggaran biaya karena IKN sendiri secara ekonomi belum bisa menghasilkan apa-apa, belum bisa menghasilkan PAD yang akan mampu menopang keberlanjutan hidup dirinya sendiri,” ujarnya.
Ia juga memperkirakan permintaan tambahan anggaran kali ini bukan yang terakhir. Selama IKN belum mandiri secara ekonomi, kebutuhan pendanaan dari APBN diprediksi akan terus berlanjut.
Noval menambahkan, dana yang telah dikucurkan sejak era Presiden Joko Widodo merupakan sunk cost atau biaya yang sudah tidak dapat dipulihkan. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kelanjutan proyek berdasarkan manfaat ke depan, bukan besarnya anggaran yang telah dikeluarkan.
“Pemerintahan Prabowo harus berani mengambil langkah stop membiayai pembangunan IKN karena hanya akan terus menggerogoti APBN tanpa hasil yang jelas. Lebih baik anggaran yang ada untuk membiayai program lain yang lebih jelas dan pasti hasilnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut pun memunculkan dilema di ruang publik. Di satu sisi, ada desakan agar pemerintah menghentikan pendanaan IKN demi mengurangi beban APBN. Di sisi lain, penghentian proyek berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah terhadap komitmen yang pernah disampaikan Prabowo untuk meneruskan pembangunan IKN sebagai kelanjutan program pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebelumnya mengungkapkan telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,86 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk pembangunan tahap ketiga IKN dengan skema tahun jamak 2026-2028.
“Kami telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 yang akan digunakan untuk kebutuhan anggaran tahap 3 dengan skema tahun jamak 2026-2028,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan aset yang telah dibangun serta pembelian lahan. Ia juga menyebut usulan itu telah mendapat lampu hijau dari Menteri Sekretaris Negara.
“Dari Menteri Sekretaris Negara sudah oke, sekarang kami datang ke Menteri Keuangan,” kata Basuki.
Untuk tahun 2026, pagu anggaran Otorita IKN tercatat sebesar Rp5,47 triliun. Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggarannya telah mencapai Rp4,38 triliun atau sekitar 80,2 persen dari total pagu yang tersedia.
