Panasnya isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati makin ramai diperbincangkan. Pansus Hak Angket DPRD Pati memanggil tiga camat untuk dimintai keterangan terkait lonjakan PBB yang mencapai 250 persen.
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyebut para camat kompak menyatakan bahwa keputusan kenaikan PBB bukan berasal dari mereka, melainkan ditetapkan langsung oleh Bupati Sudewo.
“Terus terkait dengan pernyataan Pak Bupati (Sudewo) terkait kenaikan 250 persen kenaikan itu usulan dari camat kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya [bilang] tidak,” kata Bandang kepada wartawan di Gedung DPRD Pati, Selasa (19/8) seperti dikutip dari detikJateng.
“Jadi dilihat dia disampaikan segini kenaikannya, terus camat menyetujui (ternyata) bukan usulan mereka,” imbuhnya.
Bandang juga mengungkapkan, dari laporan masyarakat yang dihimpun, ada wilayah yang justru mengalami kenaikan lebih tinggi. “Kenaikan malahan ada yang 500 persen, 1.000 persen. Kita kemarin libur terus nggak libur di rumah tapi terus teman-teman pansus ke bawah mendapatkan masukan. Kemudian ada yang lapor 100 persen, kemudian 1.000 persen,” jelas politikus PDIP tersebut.
Tak hanya soal camat, Pansus juga mendengar langsung keluhan dari perangkat desa. Salah satunya Suyadi, perangkat Desa Jembulwunut, yang mengaku sempat diberhentikan setelah mengkritik kebijakan kenaikan PBB.
“Sosialisasi bahwa kenaikan PBB tidak masuk akal. Ada yang 1.000 persen, 2.000 persen, itu sudah saya bolak-balik,” kata Suyadi di ruang rapat pansus DPRD Pati.
Ia bahkan sempat ditekan untuk mencabut pernyataannya di grup WhatsApp yang menyinggung kenaikan PBB. “WhatsApp di grup Notoprojo tulisannya cuman ‘PBB-P2 di Kabupaten Pati mengalami kenaikan 750 rakyat menjerit payah’,” ungkapnya.
Meski sempat menerima surat pemberhentian, Suyadi menegaskan dirinya masih sah sebagai perangkat desa setelah surat itu dicabut. “Kesimpulan tetap aktif Perangkat Desa, surat tersebut dicabut,” katanya.
Kasus ini semakin menyudutkan posisi Bupati Pati, yang sebelumnya didemo besar-besaran oleh ribuan warga menuntut dirinya turun dari jabatan.
