Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menyisakan pekerjaan rumah di sisi administrasi keuangan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sejumlah pihak ketiga dengan nilai mencapai sekitar Rp1,6 triliun.
Tagihan tersebut berasal dari berbagai kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah rampung, namun proses pembayarannya belum seluruhnya terealisasi.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme tunggakan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.
“Tunggakan tahun 2025 ada Rp1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026,” ujar Agustina.
Agustina menjelaskan, proses pembayaran masih menunggu penyelesaian revisi anggaran bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
Sejumlah tagihan juga harus melalui proses pemeriksaan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Inspektorat, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bergantung pada nilai tagihannya.
“Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses,” katanya.
Dari total tunggakan tersebut, sekitar Rp870 miliar telah dikoreksi sebagai utang kepada pihak ketiga. Sementara sekitar Rp743 miliar lainnya masih menunggu pengakuan karena Direktorat Jenderal Anggaran belum meyakini seluruh tagihan memenuhi syarat sebagai utang berdasarkan hasil konfirmasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, BGN tetap mencatat nilai tersebut sebagai potensi kewajiban dalam laporan keuangannya.
Rincian tunggakan terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur MBG yang mencapai sekitar Rp1,04 triliun.
Selain itu terdapat tunggakan jasa penyelenggara kegiatan (event organizer) dan publikasi sekitar Rp330 miliar, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rp111 miliar, bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp100 miliar, hingga pengadaan berbagai perlengkapan operasional seperti seragam, peralatan makan, dan call center senilai lebih dari Rp16 miliar.
BGN juga masih memiliki kewajiban pembayaran untuk sejumlah pos lain, seperti jasa konsultan, sewa kendaraan, honor narasumber, perjalanan dinas, hingga biaya pengiriman barang dan kerja sama dengan Universitas Pertahanan.
Secara keseluruhan, nilai tunggakan mencapai sekitar Rp1,609 triliun. Agustina memastikan BGN berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada tahun 2026 seiring dibukanya blokir anggaran dan rampungnya proses verifikasi administrasi.
“Totalnya 1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini,” tegasnya.
