Kediri – Dalam pidatonya di Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-78, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan akan menyelesaikan satu usulan terkait infrastuktur di tiap desa.
“2024, sesuai usulan musrenbangcam akan kami selesaikan satu desa satu usulan,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu pada Kamis (17/8/2023).
Menurutnya, dari persoalan infrastruktur itu aduan yang paling banyak mengenai kerusakan jalan. Namun, dalam realita di lapangan kerusakan jalan kabupaten bisa dikatakan minim.
Dari keseluruhan kerusakan jalan, kata Mas Dhito, jalan desa dinilainya masih menjadi PR dan harus segera diselesaikan. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh stakeholder ikut berperan aktif dalam proses pembangunan.
“Harus saya sampaikan tingkat kerusakan jalan kabupaten hanya di angka sekitar 3-4 persen,” ungkap bupati yang gemar bervespa tersebut.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Mas Dhito, dalam proses pembangunan di era saat ini memang berkejaran dengan waktu. Untuk itu, seluruh pihak juga diminta lebih responsif.
“Kita tidak sedang berjalan, kita tidak sedang berlari, tapi kita sedang berlari maraton, kita sedang estafet (dalam pembangunan),” kata Mas Dhito.
Sebagaimana diketahui sesuai kewenangannya ada beberapa kriteria jalan. Yakni jalan desa, kabupaten, provinsi, serta jalan nasional. Ketika terjadi kerusakan, jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa setempat.
Adanya dana desa diharapkan dapat mempermudah pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran perbaikan atau pembangunan infrastruktur di desa. Pun demikian, ketika dana desa tidak bisa mencukupi, dapat mengajukan bantuan keuangan khusus (BKK) ke pemerintah daerah melalui bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Solikin mengungkapkan, realisasi dari usulan tiap desa itu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Usulan infrastruktur tersebut tidak hanya sebatas kerusakan jalan.
“Nanti (realisasinya) 2024 itu, tidak hanya terkait jalan, tapi usulan infrastruktur yang lain,” terangnya.
