MELIHAT INDONESIA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara pada 2025 mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, tepatnya Rp3.005,1 triliun.
Mayoritas target tersebut dari sektor pajak. Walhasil, pemerintah akan menggenjot pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan perpajakan tahun depan diproyeksikan mencapai Rp2.490,9 triliun, PNBP Rp513,6 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun.
Sri Mulyani menyebut belanja negara direncanakan sebesar Rp3.621,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas pembangunan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Dengan total belanja Rp2.701,4 triliun, alokasi terbesar dalam APBN adalah pendidikan Rp724,3 triliun, kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun, ujar Sri Mulyani.
Anggaran program Makan Bergizi (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 diharapkan dapat mendorong perekonomian desa dengan memenuhi kebutuhan program tersebut, ujar Sri Mulyani.
“Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira bahwa untuk menciptakan keadilan dalam sistem pajak, pemerintah perlu mendorong insentif bagi pekerja kelas menengah melalui bantuan sosial (bansos) dan berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya.
Ia juga menyarankan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tapera, dan dana pensiun wajib sebagai stimulus untuk menjaga daya beli pekerja. (*)
