Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memutuskan membatalkan agenda perjalanan dinas ke Amerika Serikat (AS) setelah dokumen lampiran kunjungan kerjanya menjadi sorotan publik. Dokumen tersebut sebelumnya menuai perhatian karena mencantumkan nama istri dan anak Dody dalam daftar rombongan perjalanan.
Dody mengatakan pembatalan keberangkatannya bukan karena polemik yang berkembang, melainkan karena memilih melanjutkan agenda kerja di dalam negeri. Hal itu disampaikannya usai meninjau Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
“Enggak jadi, kan lebih penting ke sini (Enang-Enang) gua. Lebih penting ke Enang-Enang daripada ke Amerika,” kata Dody, dikutip Rabu (8/7/2026).
Ia mengaku telah beberapa kali mengunjungi Amerika Serikat sehingga kali ini lebih memilih fokus pada kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia.
“Batal batal batal. Enggak, batal batal batal. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih mementingkan ke Enang-Enang, nanti kemudian ke Agam. Lagian saya sudah bolak-balik ke Amerika,” imbuhnya.
Berdasarkan dokumen yang beredar, Dody semula dijadwalkan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 13–19 Juli 2026.
Dokumen itu juga memuat nama istri Dody, Irma Hermawati, yang tercantum menggunakan paspor diplomatik, serta putrinya, Aurellia Tsabitha Meidira, yang terdaftar memakai paspor biasa. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa perjalanan keluarga Menteri PU dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menegaskan biaya perjalanan anggota keluarga tidak akan menggunakan dana negara.
“Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi,” jelas Apri.
Ia menerangkan pencantuman nama istri dan anak Menteri PU dalam dokumen tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri.
“Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar,” ujarnya.
Apri juga menjelaskan bahwa dokumen yang beredar masih berupa rencana perjalanan yang belum dilaksanakan. Mengenai penggunaan paspor diplomatik oleh istri Menteri PU, ia menyebut hal itu diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Secara aturan, spouse (istri) dari pejabat yang dinas itu boleh menggunakan paspor diplomatik mengikuti suami,” tutur Apri.
Meski demikian, ia kembali menegaskan seluruh biaya perjalanan keluarga, jika ikut mendampingi, tidak menggunakan dana APBN.
“Enggak pakai APBN,” tegasnya.
Hingga kini, Kementerian PU tetap menegaskan bahwa tidak ada dana APBN yang digunakan untuk membiayai perjalanan keluarga Menteri PU, sementara agenda kunjungan Dody ke Amerika Serikat dipastikan batal dilaksanakan.
