Pemerintah membuka peluang melakukan perubahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari besaran anggaran per porsi hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh kebijakan didasarkan pada data yang akurat sebelum diputuskan.
“Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp15.000? Silakan dikaji,” kata Agustina.
Selain besaran anggaran per porsi, Prabowo juga meminta BGN memperbaiki data penerima manfaat hingga data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar program berjalan lebih tepat sasaran.
“Jadi Pak Presiden bener-bener tadi memberikan arahan ‘oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG’. Beliau setuju semua diperbaiki data dulu supaya bener-bener bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar semua,” ujar Agustina.
Dalam pembahasan tersebut juga muncul opsi untuk mengevaluasi kelompok penerima manfaat. Salah satu usulan yang dibahas ialah agar masyarakat dari kelompok ekonomi atas atau desil 8, 9, dan 10 tidak lagi menerima program MBG sehingga anggaran dapat lebih difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan.
Menurut Agustina, Presiden menilai efisiensi perlu dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat di kelompok ekonomi bawah, terutama yang berada di daerah tertinggal, wilayah 3T, maupun kawasan dengan angka stunting yang masih tinggi.
“Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan,” jelasnya.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas Program MBG sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara lebih tepat sasaran.
Hingga kini, BGN masih melakukan pembaruan data sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait perubahan skema penerima maupun besaran anggaran per porsi makanan.
