Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawasi secara ketat penggunaan dana bantuan dan donasi untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua KPK Setyo Budianto menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memenuhi kebutuhan para korban.
“Prinsipnya, KPK tentu akan melakukan kegiatan pengawasan. Saat ini, proses yang lebih prioritas adalah tanggap terhadap para korban. Itu dulu yang harus dimaksimalkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (8/12/2025).
Setyo menambahkan bahwa setelah bantuan disalurkan, KPK akan bekerja sama dengan birokrasi untuk melakukan pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Nanti setelah itu, tentu ada kerja sama dengan pihak-pihak lain untuk melakukan pendampingan,” jelasnya. Ia juga memastikan tidak ada jaksa KPK yang terdampak bencana. “Sementara yang ke sana tidak ada,” katanya.
Dalam kesempatan lain di Yogyakarta, Setyo menyampaikan KPK siap menurunkan kedeputian terkait, termasuk Korsup atau pencegahan, demi mencegah penyalahgunaan bantuan pemerintah maupun donasi publik.
“Supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya donasi dari masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan antusiasme publik dalam berdonasi sangat tinggi, sehingga pengawasan menjadi krusial.
“Masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk berdonasi bagi korban bencana di Sumatera. Tugas kami adalah mendukung upaya pemerintah agar penyaluran bantuan berjalan sesuai peruntukannya.”
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto melaporkan estimasi biaya pemulihan tiga provinsi terdampak mencapai Rp 51,82 triliun. Angka tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh.
“Estimasi yang diperlukan dana adalah Rp 51,82 triliun,” ujar Suharyanto. Di Aceh saja, kebutuhan pemulihan mencapai Rp 25,41 triliun dengan 37.546 rumah rusak serta kerusakan fasilitas publik, infrastruktur, lahan pertanian, tambak, dan kantor pemerintahan.
“Untuk Aceh saja… membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” tambahnya.
