Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak ingin terlibat dalam urusan kementerian lain dan hanya fokus memastikan penyerapan anggaran negara berjalan optimal.
Hal itu disampaikan menanggapi kritik dari Komisi XI DPR RI yang meminta dirinya berhenti mengomentari kinerja kementerian lain.
“Saya enggak komentari kementerian lain, saya bodo amat terhadap kinerja kementerian lain,” ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Purbaya menjelaskan, tugas utamanya sebagai Menteri Keuangan adalah memastikan dana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terserap dengan baik.
Ia menegaskan memiliki kewenangan penuh untuk mengambil atau mengalihkan anggaran yang tidak digunakan oleh kementerian maupun lembaga.
“Saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak terserap, saya ambil uangnya. Itu aja,” katanya tegas.
Menurut mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, mekanisme pengambilan anggaran yang tidak terserap tidak selalu memerlukan persetujuan DPR.
Dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan belanja lain, menekan jumlah utang, atau mengurangi penerbitan surat utang baru.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi menjaga efisiensi fiskal dan menghindari pemborosan anggaran.
“Ada yang nggak kepake ya saya ambil aja. Bisa dibelanjakan ke tempat lain, atau cukup dikurangi dari penerbitan utang. Itu bentuk efisiensi,” jelas Purbaya.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan bentuk arogansi, melainkan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan keuangan negara.
Dengan memastikan anggaran tidak mengendap di kementerian yang lambat menyerap, Purbaya berharap kinerja fiskal pemerintah tetap solid dan efektif dalam mendukung program prioritas nasional.
“Saya hanya mencegah inefisiensi budget, terutama soal surat utang tambahan yang uangnya enggak dipakai,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menegur Purbaya agar tidak terlalu sering menyoroti kebijakan kementerian lain dan lebih fokus pada peran strategisnya di bidang ekonomi.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pengalihan anggaran semestinya melalui mekanisme persetujuan DPR.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar untuk mendukung visi Presiden Prabowo,” kata Misbakhun dalam keterangannya.
