Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 40.000 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah melakukan reaktivasi dari total 11 juta kepesertaan yang sempat dinonaktifkan awal Februari 2026.
Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 orang memilih beralih ke skema mandiri karena merasa telah mampu membayar iuran sendiri.
Meski demikian, pemerintah belum menghentikan proses verifikasi.
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik akan melakukan ground check terhadap 11 juta data yang dinonaktifkan.
Langkah ini bertujuan memastikan apakah peserta memang layak keluar dari skema subsidi atau justru perlu dikembalikan ke PBI.
Penonaktifan massal ini merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku 1 Februari 2026.
Kebijakan tersebut mengacu pada pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menetapkan hanya masyarakat desil 1–5 berhak menerima PBI JKN.
Kebijakan ini memicu polemik karena sebagian peserta baru mengetahui status nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan.
Pemerintah kini berpacu memastikan akurasi data agar subsidi tepat sasaran tanpa mengorbankan akses kesehatan warga rentan.
