Sekitar 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Mereka menyampaikan keluhan soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dianggap membebani anggaran pembangunan di wilayah masing-masing.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan para gubernur, termasuk Bobby Nasution dari Sumatra Utara dan Muzakir Manaf atau Mualem dari Aceh, meminta pemerintah pusat menanggung seluruh kebutuhan anggaran.
Namun, Purbaya menegaskan kemampuan APBN saat ini terbatas karena ekonomi nasional sedang melambat sepanjang 2025.
Ia mencontohkan keluhan Gubernur Kalimantan Utara yang membutuhkan dana Rp150 miliar untuk pembangunan jembatan akibat keterisolasian wilayah.
Menurut Purbaya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk meninjau kebutuhan tersebut.
Purbaya juga menyinggung bahwa banyak anggaran daerah yang tidak tepat sasaran dan dikelola kurang efisien.
Ia menilai citra pemerintah daerah masih buruk di mata pusat, sehingga perlu pembenahan agar desentralisasi bisa kembali berjalan efektif.
Gubernur Aceh, Mualem, menegaskan anggaran di daerahnya dipotong hingga 25 persen.
Ia meminta pemerintah pusat tidak memangkas dana yang menjadi beban pembangunan di tingkat provinsi.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengungkapkan pemotongan dana membuat pembangunan tersendat dan gaji ASN terancam tertunda.
Mahyeldi mendesak agar dana TKD dikembalikan seperti semula atau gaji ASN diambil alih oleh pemerintah pusat.
Dalam RAPBN 2026, alokasi dana TKD awalnya hanya Rp650 triliun, turun 29 persen dari tahun sebelumnya.
Setelah banyak protes, Purbaya menambah Rp43 triliun sehingga total menjadi Rp693 triliun.
