MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersiap meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini, Senin (24/2). Badan ini bukan sekadar lembaga biasa, tetapi bakal menjadi kekuatan utama dalam mengendalikan perekonomian nasional.
Danantara didesain sebagai mesin penggerak investasi dengan skala luar biasa. Aset yang dikelolanya diperkirakan mencapai US$980 miliar atau sekitar Rp15.978 triliun. Angka ini setara dengan hampir lima kali lipat APBN 2024.
“Ini adalah uang rakyat, ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita,” tegas Prabowo dalam pidatonya saat peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2).
Peluncuran Danantara menjadi kenyataan setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN dalam Rapat Paripurna pada Selasa (4/2). Dengan regulasi baru ini, Danantara akan berfungsi sebagai induk investasi yang mengelola aset negara demi optimalisasi dividen dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam World Government Summit di Dubai, Kamis (13/2), Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara akan memanfaatkan sumber daya alam dan aset strategis untuk proyek jangka panjang. Fokus utamanya adalah sektor energi terbarukan, industri manufaktur, hilirisasi mineral, hingga produksi pangan.
Pemerintah menargetkan badan ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Danantara diharapkan menjadi solusi dalam mengefektifkan pengelolaan BUMN yang selama ini tersebar di berbagai sektor tanpa koordinasi yang optimal.
Berdasarkan Pasal 3E ayat (1) dalam UU BUMN, Danantara diberi mandat utama dalam pengelolaan BUMN. Sejumlah kewenangan besar melekat pada badan ini, di antaranya mengatur dividen dari perusahaan BUMN, menyetujui restrukturisasi korporasi, hingga membentuk holding investasi baru.
Tak hanya itu, Danantara juga diberikan kewenangan untuk menghapus tagihan aset BUMN yang dinilai tidak produktif serta berwenang mengalokasikan modal ke berbagai proyek yang dinilai strategis.
Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan pelat merah raksasa akan dikelola langsung oleh Danantara, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, serta MIND ID (Mining Industry Indonesia).
Dengan masuknya perusahaan-perusahaan ini ke dalam Danantara, kebijakan bisnis dan investasi mereka akan ditentukan oleh strategi besar yang dirancang oleh lembaga tersebut. Hal ini tentu akan mengubah peta ekonomi nasional secara signifikan.
Namun, Danantara juga menimbulkan banyak pertanyaan. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah badan ini akan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat atau justru menjadi alat bagi segelintir pihak untuk mengendalikan ekonomi nasional.
Sejarah mencatat bahwa model pengelolaan aset negara dalam satu wadah superholding tidak selalu berhasil. Banyak negara mengalami kegagalan karena kurangnya transparansi dan risiko politisasi dalam kebijakan investasi.
Meski demikian, Prabowo optimistis bahwa Danantara akan menjadi instrumen utama dalam mempercepat pembangunan nasional. Pemerintah menjanjikan bahwa tata kelola badan ini akan berbasis profesionalisme dan bebas dari kepentingan politik sempit.
Peluncuran Danantara diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan aset negara. Badan ini digadang-gadang mampu mengoptimalkan nilai ekonomi dari BUMN, mendorong investasi berkelanjutan, serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
Tantangan besar tentu menanti. Danantara harus mampu membuktikan diri sebagai mesin investasi yang efisien dan tidak sekadar menjadi birokrasi baru yang membebani negara.
Apakah badan ini benar-benar akan membawa perubahan atau justru menjadi bom waktu baru dalam sistem perekonomian? Waktu yang akan menjawab. (**)
