Kantor PBNU di Senen, Jakarta Pusat memanas buntut konflik dualisme antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar terkait surat pemecatan yang saling diklaim sah–tidak sah. Pada Kamis (26/11/2025), kubu Rais Aam kembali menerbitkan surat yang ditandatangani digital oleh Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir, yang menyatakan Gus Yahya resmi diberhentikan per 26 November pukul 00.45 WIB.
Namun kubu Gus Yahya menilai surat itu tidak sah karena barcode-nya disebut palsu. Situasi di Kantor PBNU langsung dijaga ketat oleh puluhan Banser dan polisi setelah beredar informasi rencana demonstrasi KMII yang mendesak Gus Yahya mundur. Hingga pukul 14.00 WIB, massa aksi tak kunjung datang. Petugas keamanan mengaku sudah empat kali mendapat “prank” aksi yang tidak terlaksana.
Gus Yahya sendiri tidak berada di kantor, karena sedang bersilaturahmi ke Ponpes Lirboyo. Ia sebelumnya sempat hadir Rabu malam dalam pertemuan internal PBNU bersama jajaran Syuriyah dan perwakilan PWNU seluruh Indonesia.
Dalam konferensi pers, Gus Yahya menegaskan surat pemecatannya tidak valid dan tidak memiliki dasar administratif. Ia menyatakan, “Saya sebagai mandataris tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar… saya menolak mundur.” Ia juga memprotes proses Syuriyah yang menurutnya tidak memberi kesempatan klarifikasi.
Sementara itu, Katib Syuriyah PBNU KH Sarmidi Husna menjelaskan alasan pencopotan: undangan narasumber yang dianggap pro-Zionis, keterlibatan narasumber itu dalam kaderisasi AKN, serta persoalan tata kelola keuangan. Ia menyebut pelanggaran tersebut “sudah masuk kategori di pasal yang bisa untuk memberhentikan.”
Syuriyah menegaskan kepemimpinan PBNU kini berada di tangan Rais Aam hingga ditetapkan Pj Ketua Umum. Terkait perdebatan barcode digital, Sarmidi menyebut kendala hanya bersifat teknis dan menegaskan, “Surat itu sah… Dengan surat itu, Gus Yahya sudah tidak menjabat Ketua Umum lagi.”
Sarmidi meminta warga NU tidak terprovokasi dan menyebut ini murni persoalan internal. “Biarkan Syuriyah bekerja sesuai tugasnya… rapat pleno dan permusyawaratan PBNU akan memberi penjelasan yang lebih utuh,” ujarnya.
