Gejolak internal Keraton Surakarta kembali mencuat setelah puluhan pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X diminta keluar dari Museum Keraton Surakarta pada Sabtu (13/12/2025), di tengah konflik kepemimpinan dan proses revitalisasi cagar budaya.
Pengusiran terjadi sekitar pukul 15.00 WIB saat pegawai BPK masih menjalankan tugas revitalisasi dan konservasi museum. Mereka diminta keluar ketika kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya melakukan pemasangan CCTV dan penggantian gembok pintu-pintu keraton. Pada saat yang sama, seluruh pimpinan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta pendukung SISKS Pakubuwana XIV Mangkubumi sedang berada di Jakarta memenuhi undangan Kementerian Kebudayaan.
Cucu SISKS Pakubuwana XIII, BRM Suryomulyo Saputro, menyebut kejadian bermula dari pemasangan CCTV sepihak.
“Ada pemasangan CCTV sepihak Smorokoto. Kemudian berlanjut ke museum dan depan pintu Kasentanan,” kata Suryo.
Tak lama kemudian, dua putri Pakubuwana XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbai dan GKR Devi Lelyana Dewi bersama belasan pendukung SISKS Pakubuwana XIV Purbaya meminta pegawai BPK Wilayah X keluar dari museum.
“Tiba-tiba diusir, dipaksa keluar dari museum, lalu digembok semua,” kata dia.
Setelah museum kosong, gembok lama dipotong menggunakan gerinda dan diganti gembok baru. Penggantian juga dilakukan di pintu Kori Kamandungan, pintu utama menuju kompleks Kedhaton.
“Dari museum, pindah ke pintu ini (Kori Kamandungan), diganti menggunakan gerinda,” ujar Suryo.
Ia menyebut pengusiran hanya menyasar pegawai BPK, sementara kerabat dan abdi dalem masih diperbolehkan berada di dalam keraton. Suryo juga menyayangkan penggunaan gerinda yang dikhawatirkan merusak pintu-pintu keraton berstatus cagar budaya.
Pelaksana BPK Wilayah X, Aldila Christian, menyatakan jam kerja pegawai masih berlangsung hingga pukul 17.00 WIB saat diminta keluar. Pengusiran dilakukan terburu-buru oleh oknum yang tidak dikenal, menyebabkan sejumlah peralatan kerja tertinggal di dalam museum.
Juru Bicara SISKS Pakubuwana XIV Purbaya, KPA Singonagoro, mengakui penggantian gembok sekitar 10 pintu, termasuk Kamandungan, Kasentanan, kantor Sasono Wilopo, Perpustakaan, Sasana Handrawina, dan museum.
“Jumlahnya kurang lebih 10 pintu termasuk Kamandungan, Kasentanan, kantor Sasono Wilopo, Perpustakaan, Sasana Handrawina, dan museum,” kata Singonagoro.
Namun, ia membantah adanya pengusiran dan menyebut langkah tersebut demi keamanan serta kelancaran kerja Babadan bentukan PB XIV.
“Jadi tidak ada pengusiran. Bisa dilihat, orang-orang di sana masih ada kok,” kata dia.
Di tengah memanasnya situasi, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi dialog keluarga besar Keraton Surakarta di Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan belum mengakui adanya raja definitif di Keraton Solo. Pemerintah menunjuk Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan sebagai ad interim raja.
“Kami telah mengundang seluruh pihak terkait persoalan ini, meski baru sebagian yang hadir. Ke depan, kami akan kembali mengundang pihak lainnya. Kami berharap kondisi Keraton Solo lebih kondusif dan sebagai cagar budaya dapat lebih terpelihara,” ujar Fadli Zon.
Dalam pertemuan tersebut, kubu PB XIV Purbaya tidak hadir. Pemerintah juga menegaskan pentingnya konservasi, revitalisasi Museum Keraton Solo, dan Panggung Songgo Buwono yang akan diresmikan pada 16 Desember 2025.
Sementara itu, sorotan terhadap PB XIV Purbaya juga datang dari ranah hukum. Pengadilan Negeri Surakarta menolak permohonannya untuk mengubah nama di KTP menjadi Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (S.I.S.K.S) Pakoe Boewono XIV. PN Solo menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dan dimungkinkan adanya sengketa, serta membebankan biaya perkara Rp 181 ribu.
