Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat lonjakan signifikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga 24 Februari 2026, sebanyak 24.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri dan beroperasi di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil strategi kemitraan yang ditempuh pemerintah dalam membangun dapur-dapur MBG.
Skema kolaboratif ini dinilai memangkas waktu, mempercepat distribusi layanan, sekaligus meringankan beban negara dalam pembangunan infrastruktur baru.
“Dengan kemitraan ini, implementasi program jauh lebih cepat.
Hari ini sudah ada 24.000 SPPG tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Dadan.
Dalam skema tersebut, setiap SPPG menerima insentif Rp6 juta per hari atau sekitar Rp144 juta per bulan.
Dari sisi efisiensi anggaran, pola ini dianggap lebih rasional dibandingkan jika pemerintah membangun, mengelola, dan mengoperasikan seluruh fasilitas secara mandiri yang membutuhkan investasi besar serta waktu lebih panjang.
BGN menekankan bahwa kecepatan adalah faktor krusial.
Dadan menyebutnya sebagai the winning of time—kemenangan dalam aspek waktu. Menurutnya, waktu bersifat irreversible dan tidak dapat diulang.
Jika pelaksanaan MBG berjalan lambat, dampaknya bukan hanya pada keterlambatan target, tetapi juga potensi kerugian sosial dan ekonomi.
Karena itu, percepatan pembangunan SPPG dan penguatan kemitraan menjadi strategi utama BGN untuk memastikan program prioritas nasional ini berjalan efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan.
