Keputusan Kejaksaan Agung menghentikan pendataan dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu protes dari Koalisi MBG Watch.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas keputusan Kejagung menghentikan pengumpulan data dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Perwakilan MBG Watch, Media Askar, mengatakan aksi turun ke jalan dilakukan setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi kepada pemerintah dinilai tidak membuahkan hasil.
Menurutnya, koalisi sebelumnya telah menempuh berbagai jalur, mulai dari kajian, audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPR, kementerian, hingga lembaga penegak hukum.
Namun, ia menilai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG masih terus terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Korupsi di BGN, termasuk konflik kepentingan dan dugaan korupsi di SPPG hingga ke daerah, menurut kami masih terjadi secara masif,” ujar Media.
Dalam aksinya, MBG Watch juga menyinggung dinamika hubungan antara Kejagung dan Polri yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Media, konflik kedua institusi penegak hukum tersebut diduga berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi Program MBG.
Ia menilai keputusan menghentikan pendataan dugaan penyimpangan SPPG justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat dan berpotensi menghambat upaya pengungkapan dugaan korupsi.
MBG Watch membawa tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut, yakni menghentikan Program MBG serta membubarkan BGN dan SPPG, mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG, serta mengalihkan anggaran program tersebut ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Selain itu, Media menilai penghentian pendataan dugaan penyimpangan membuat proses penegakan hukum terkesan tidak konsisten.
“Bagaimana mungkin pengusutan korupsi terkesan transaksional seperti ini. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” katanya.
Meski telah menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, MBG Watch menyatakan langkah selanjutnya kini berada di tangan pemerintah.
Koalisi berharap pemerintah memberikan respons terhadap berbagai temuan dan tuntutan masyarakat sipil agar persoalan dugaan penyimpangan dalam Program MBG dapat ditangani secara transparan dan akuntabel.
