Rencana pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Isu tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa anggaran pengadaannya mencapai Rp1,8 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan kebenaran kabar tersebut. Ia mengaku belum memperoleh informasi resmi dari pemerintah mengenai rencana pengadaan maupun rincian anggarannya.
“Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada pak menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun betul tidak pak?” ujar Mufti.
Mufti kemudian membandingkan harga kipas angin yang dijual di pasaran. Menurutnya, harga kipas angin merek ternama di toko resmi maupun platform e-commerce hanya berkisar Rp300 ribuan per unit. Dengan jumlah pembelian mencapai jutaan unit, ia menilai harga pengadaan semestinya bisa lebih rendah.
“Kipas angin Cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp300 ribuan. Itu kalau beli satuan. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, bahkan 1,8 juta. Artinya pastinya jauh lebih murah dari Rp300 ribu yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin standing loh Pak, yang hempasan anginnya bisa mungkin menghempaskan tikus-tikus di KDKMP,” jelasnya.
Selain itu, Mufti juga meminta agar seluruh proses pengadaan dalam program Kopdes Merah Putih dilakukan secara transparan melalui dashboard yang dapat diakses publik.
“Pada kesempatan kali ini kami minta setiap pengadaan untuk Kopdes Merah Putih, kami minta dibikin dashboard, agar rakyat tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya, berapa harganya agar kita semua bisa memantau. Karena setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada kita,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengadaan kipas angin yang dipersoalkan bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti informasi yang beredar.
“Kemudian juga soal kipas angin ini saya nggak tahu, ini kan pengadaannya bukan di kami Pak, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Jadi apa namanya, tapi itu saya nggak tahu persis,” sahut Ferry.
Ferry menambahkan, Kementerian Koperasi telah menyiapkan Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) sebagai sarana transparansi. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat data barang maupun bantuan yang diterima setiap koperasi.
“Di Simkopdes kami itu akan juga memperlihatkan, sekarang sudah bisa memperlihatkan dashboardnya berapa jumlah barang-barang subsidi itu yang diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih. Dan kami sudah menyiapkan sistem untuk bisa memperlihatkan berapa besar sebenarnya barang-barang subsidi itu yang sudah diterima oleh koperasi desa kelurahan merah putih atau belum,” beber Ferry.
Meski demikian, hingga rapat berakhir belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kebenaran isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun, termasuk spesifikasi barang, pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan, maupun dasar penetapan nilai anggaran tersebut. Isu ini pun masih menjadi perhatian DPR dan publik yang mendorong adanya transparansi dalam penggunaan anggaran negara.
