Program kompor listrik kembali diangkat pemerintah meski sebelumnya sempat dibatalkan pada era Presiden Joko Widodo. Langkah ini memunculkan pertanyaan di ruang publik: mengapa program yang pernah dinilai belum layak kini kembali diuji coba? Benarkah kebijakan tersebut efektif menekan impor LPG, atau justru berpotensi menghabiskan anggaran negara?
Keraguan itu menguat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik. Padahal, program serupa sebelumnya tidak dilanjutkan karena dinilai belum sesuai dengan kondisi masyarakat.
Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, bahkan menilai uji coba ulang tersebut tidak memiliki urgensi apabila hasil pengujian sebelumnya menunjukkan program itu belum layak diterapkan.
“Kementerian ESDM kan sudah melakukan uji coba kompor listrik, yang hasilnya tidak layak. Kalau mau dilakukan uji coba ulang, saya kira, itu hanya untuk menghabiskan anggaran APBN, tanpa tujuan yang jelas,” kata Fahmy.
Menurut Fahmy, kompor listrik juga belum realistis diterapkan secara luas karena mayoritas masyarakat masih menggunakan listrik berdaya 450 VA hingga 900 VA.
“Konsumen rumah tangga dengan daya 450 W atau 900 W, tidak bisa menggunakan kompor listrik. Demikian pula pedagang makanan atau minuman, di pinggir jalan atau yang keliling, sama sekali tidak bisa pakai kompor listrik. Saya kira, mereka tetap butuh LPG,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya tujuan lain di balik kembali dimunculkannya program tersebut.
“Bisa juga begitu, kita lihat saja. Ingat sempat ada rencana bagi-bagi rice cooker untuk rakyat. Nah, barang itu kan enggak cocok karena listriknya besar. Ini mau diulangi dengan program kompor listrik,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan pemerintah masih berada pada tahap pengujian dan belum memasuki tahap implementasi. Pengujian dilakukan bersama PLN, UGM, ITB, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Baru dites. Kita baru dites di BBSP. Jadi kita bekerja sama dengan tim PLN, dengan UGM, dengan ITB,” ujar Eniya.
Pemerintah menyatakan program ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang saat ini masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.
Namun, di tengah besarnya anggaran yang diusulkan, efektivitas program tersebut masih menjadi perdebatan.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu menjelaskan mengapa program yang sebelumnya tidak dilanjutkan kini kembali dimunculkan, sekaligus membuktikan bahwa manfaatnya benar-benar lebih besar dibanding anggaran yang harus dikeluarkan negara.
