SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo instruksikan Kota Kabupaten yang tak masuk dalam SE Gubernur untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetap waspada dan tidak melonggarkan aturan.
Hal itu disampaikan Ganjar, usai rapat penanganan COVID-19 di lantai dua kantor Pemprov Jateng, Senin (11/1). Ganjar menegaskan, instruksi ini juga telah disampaikan melalui WhatsApp Grup kepada para kepala daerah.
“Saya sudah komunikasi dengan mereka untuk mereka ikuti, bukan berarti longgar lho ya,” katanya.
Ganjar mengatakan, dirinya telah meminta pada kepala daerah di 16 Kota/Kabupaten yang tak masuk SE Gubernur untuk melaksanakan PPKM untuk berasumsi bahwa PPKM dilakukan se Jateng.
“Kita harus berasumsi seluruh jateng itu PPKM, asumsi kita dibanghun di situ, maka tidak boleh loggar-longgar, apakah kemudian lagi musim kawinan ya dikontrol betul,”
– Ganjar Pranowo
Di lain sisi, Ganjar justru lebih memperhatikan sektor industri, perdagangan dan pasar tradisional. Sebab dalam aturan PPKM Jawa Bali, industri tak masuk dalam sektor yang dibatasi.
“Nah industri yang besar karena tidak tutup, maka saya minta untuk dinas perindustrian agar komunikasi dengan Kabupaten Kota dan perusahaan agar mereka melakukan protokol kesehatan yang keras dan ketat dengan SOP juga yang ketat,” tegas Ganjar.
Sementara untuk pasar tradisional, Ganjar meminta pada Bupati dan Wali Kota di daerah untuk menerapkan sistem pasar yang pernah dilakukan Kota Salatiga.
“Saya minta betul ini bantuan dari Bupati Wali Kota. kan dulu pernah ada contoh umpama pasarnya itu dikeluarkan di jalan, terus kemudian dikasih tanda atau tempat seperti yang di Salatiga kemudian di Kebumen juga ngikuti. Itu aja dilakukan lagi, kalau itu bisa dilakukan lagi menurut saya akan bisa membantu,”
– Ganjar Pranowo
Sebagai informasi, Menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengirim surat edaran kepada bupati dan walikota. Dalam surat tertanggal 8 Januari 2021 tersebut, gubernur menetapkan 23 kabupaten dan kota yang harus memberlakukan PPKM.
