Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera berdampak serius terhadap permukiman warga. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sekitar 25 desa yang dinyatakan hilang akibat bencana tersebut di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Selain fokus pada penanganan darurat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kini terus berupaya memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Tito menjelaskan, proses pemulihan masih berlangsung secara bertahap di sejumlah daerah.
Untuk wilayah Aceh, terdapat tujuh titik yang menjadi fokus utama pemulihan. Salah satunya Aceh Tamiang, di mana aktivitas pemerintahan belum dapat berjalan optimal karena kondisi kantor pemerintahan yang masih berlumpur pascabanjir.
Enam daerah lain di Aceh yang juga menjadi perhatian pemerintah meliputi Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Tito menyebutkan, akses darat serta kegiatan ekonomi di wilayah tersebut secara perlahan mulai kembali berjalan.
“Kemudian untuk di Sumatera Utara, dari 18 yang terdampak bencana, alhamdulillah 13 itu relatif sudah normal,” ujar Tito di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah di Sumatera Utara yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Mandailing Natal. Tito menegaskan, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada seluruh daerah terdampak meski tidak disebutkan satu per satu.
“Jadi jangan kecil hati bagi rekan-rekan daerah yang kami enggak sebut, itu tetap diberikan perhatian,” tuturnya.
Sementara itu di Sumatera Barat, tercatat 16 kabupaten/kota terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 13 wilayah dilaporkan telah mendekati kondisi normal. Tiga daerah yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
“Kita akan berikan perhatian yang khusus, tanpa menafikan yang lain,” jelasnya.
Secara keseluruhan, bencana di Sumatera berdampak pada sekitar 1.580 desa. Dari jumlah tersebut, Mendagri menyampaikan ada sekitar 25 desa yang dinyatakan hilang. Tito juga menjelaskan adanya pembaruan data setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Tito sempat meluruskan data awal terkait jumlah desa hilang yang sebelumnya disebut 22 desa. Setelah koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, BNPB, serta pemerintah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ditemukan adanya perubahan data.
“Pak Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa di Sumatera Barat tidak ada desa yang hilang. Yang ada adalah satu desa yang sempat terisolasi karena jalan daratnya putus. Tapi berkat kerja keras semua pihak, terutama dari TNI ya membangun jembatan, didukung yang lain, Polri, kemudian pemerintah daerah, dari Danantara, Menteri PU, semua bergerak, sehingga akhirnya satu desa itu sekarang sudah terbuka. Jadi yang hilang adalah 21 ya, 21 saat itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menyebutkan adanya laporan tambahan dari Aceh terkait desa yang hilang akibat bencana.
“Aceh menyampaikan juga ada gampong yang lain yang hilang. Tadinya 13, menjadi 17. Ini akan kita cross check lagi. Apakah hilang betul karena terbawa banjir, longsor, ataukah terisolasi. Beda ya. Di Sumut masih tetap sama, 8. Jadi ada 25 kira-kira jumlah desa yang hilang per hari ini. Tapi kita akan cross-check lagi nantinya,” ujar Tito.
Pemerintah memastikan proses verifikasi data akan terus dilakukan untuk memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran.
