Isu dugaan kedekatan keluarga dalam pengangkatan komisaris perusahaan pelat merah kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ikut terseret setelah muncul kabar yang mengaitkan dirinya dengan salah satu komisaris BUMN.
Dody kemudian angkat bicara untuk membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan informasi yang menyebut seorang komisaris BUMN merupakan keponakannya tidak benar. Bahkan, Dody menantang siapa pun yang mampu membuktikan klaim tersebut dengan imbalan memberangkatkan umrah satu keluarga.
Isu tersebut mencuat setelah nama Aisyah Zakiyyah menjadi sorotan publik usai diketahui menjabat sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk. Sejumlah pihak kemudian mengaitkan Aisyah dengan Dody dan menyebut perempuan tersebut memiliki hubungan keluarga sebagai keponakan sang menteri.
Menanggapi kabar tersebut, Dody menilai informasi yang beredar telah menyesatkan dan berpotensi membentuk persepsi keliru terkait praktik nepotisme dalam pengisian jabatan di lingkungan BUMN.
“Gue kasih umrah lu sekeluarga kalau bisa buktiin itu keponakan gue,” kata Dody.
Sebagai bentuk keseriusannya membantah tudingan tersebut, Dody memberikan waktu satu bulan bagi siapa saja yang dapat menunjukkan bukti bahwa Aisyah benar merupakan keponakannya.
“Saya kasih waktu sebulan. Kalau memang ada buktinya, silakan tunjukkan,” ujarnya.
Selain membantah isu soal komisaris BUMN, Dody juga menepis tudingan lain terkait mutasi sejumlah pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum yang disebut berkaitan dengan beredarnya dokumen perjalanan dirinya bersama keluarga ke Amerika Serikat.
Menurut Dody, mutasi pegawai merupakan hal yang biasa dilakukan dalam sebuah kementerian dengan jumlah pegawai yang besar. Ia menegaskan pergeseran jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan tidak berkaitan dengan persoalan pribadi.
“Pegawai kami puluhan ribu. Mutasi itu hal biasa dan rutin dilakukan untuk kebutuhan organisasi,” kata Dody.
Ia meminta publik tidak menghubungkan mutasi pegawai dengan dokumen perjalanan keluarga yang sebelumnya sempat ramai diperbincangkan.
Polemik mengenai jabatan komisaris BUMN kembali memunculkan perhatian terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan negara.
Pengisian posisi komisaris BUMN selama ini menjadi sorotan karena harus mengedepankan prinsip profesionalitas, kompetensi, serta menghindari potensi konflik kepentingan.
Respons Dody yang memilih menantang pembuktian isu tersebut menuai beragam tanggapan. Sebagian menilai langkah itu menunjukkan keyakinannya bahwa tudingan yang beredar tidak memiliki dasar, sementara pihak lain menilai persoalan semacam ini perlu dijawab melalui keterbukaan data dan penjelasan resmi.
