Pertemuan peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pengalaman berkesan bagi para siswa SMAN 1 Pontianak. Dalam kesempatan itu, Gibran memberikan motivasi sekaligus membagikan tips berbicara di depan umum kepada para peserta.
Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (13/5), secara tertutup selama sekitar satu jam. Salah satu peserta, Josepha Alexandra atau Ocha, mengatakan dirinya dan tim mendapat banyak masukan terkait kemampuan public speaking hingga teknik berdebat.
“Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk ber-public speaking atau untuk berdebat di muka umum,” kata Ocha.
Ocha mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden.
Menurutnya, undangan tersebut menjadi penyemangat bagi dirinya dan tim untuk terus berkembang dan meraih prestasi.
“Pastinya perasaan saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia dan ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan berkembang,” ujarnya.
Ia menjelaskan tim SMAN 1 Pontianak telah berangkat ke Jakarta sejak Selasa (12/5) sore. Dalam pertemuan itu, Gibran juga mendorong para peserta agar terus meningkatkan kemampuan belajar dan prestasi mereka.
“Di dalam tadi kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi,” katanya.
Nama Ocha sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah videonya memprotes keputusan dewan juri LCC Empat Pilar MPR viral di media sosial. Saat itu, tim SMAN 1 Pontianak mempertanyakan adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban yang dianggap serupa antar peserta.
Dalam perlombaan tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat pengurangan lima poin terkait jawaban proses pemilihan anggota BPK.
Sementara jawaban serupa dari Grup B SMAN 1 Sambas memperoleh nilai penuh dari juri yang sama.
Pihak peserta sempat menyampaikan keberatan karena menilai jawaban mereka tidak berbeda. Namun, dewan juri menyebut jawaban Grup C tidak secara jelas menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menanggapi polemik itu, MPR RI memutuskan menonaktifkan dewan juri terkait dan akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menggelar ulang lomba cerdas cermat tersebut.
