Rencana pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai sorotan. Komisi IX DPR memastikan akan memanggil BGN guna meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
”Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” ucapnya, sebagaimana dikutip Detik.com.
Ia juga mengingatkan potensi pelanggaran bila pengadaan tetap dilakukan meski pernah ditolak Kementerian Keuangan.
“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara. Tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah,” kata Charles, Rabu (08/04).
Charles menilai pengadaan tersebut berpotensi menjadi pemborosan.
”Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ucapnya.
”Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” sambungnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan usulan pengadaan serupa pernah ditolak.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak,” ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (07/04).
Ia mengaku belum mengetahui pasti pengajuan terbaru.
“Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya,” jelasnya sebagaimana dikutip Kompas.com.
Purbaya menegaskan fokus utama program MBG harus pada penyediaan makanan.
”Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup,” tuturnya.
BGN sendiri telah mengonfirmasi pengadaan motor listrik tersebut. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut kendaraan itu untuk mendukung operasional kepala SPPG dan masuk anggaran 2025.
”Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan kepada media seperti dikutip Detik.com, Selasa (07/04).
Namun, motor belum dibagikan karena masih dalam proses administrasi BMN.
”Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” tambahnya.
Ia juga meluruskan jumlah unit yang beredar.
”Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.
Polemik ini mencuat di tengah sorotan publik terhadap kondisi fiskal negara, termasuk defisit APBN yang mencapai Rp240,1 triliun per Maret 2026.
