Menteri Kebudayaan Fadli Zon angkat bicara terkait polemik pencantuman hanya dua dari 17 kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Menurut Fadli, proyek ini memiliki cakupan yang luas dan tidak secara khusus membahas sejarah HAM.
“Ini bukan menulis tentang sejarah HAM, ini sejarah nasional Indonesia yang aspeknya begitu banyak dari mulai prasejarah atau sejarah awal hingga sejarah keseluruhan,” ujar Fadli setelah menghadiri soft launching Sumitro Institute di Taman Sriwedari, Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6).
Fadli menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir proyek ini akan menghapus bagian-bagian sejarah yang sudah dikenal. Ia menyebut pendekatan yang digunakan dalam penulisan ulang ini memiliki nada yang lebih optimis.
“Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan mudah pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa tujuan penulisan ulang ini adalah untuk menyusun narasi sejarah yang lebih Indonesia-sentris, dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga era Presiden Joko Widodo, sekaligus mengurangi dominasi perspektif kolonial.
“Terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional kita dan tentu saja juga untuk menjadikan sejarah itu semakin relevan bagi generasi muda,” ucap Fadli.
Namun, proyek ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk kalangan sejarawan. Dalam outline sejarah baru tersebut, hanya tercantum dua dari 17 pelanggaran HAM berat yang telah diakui oleh Komnas HAM. Beberapa peristiwa penting seperti tragedi 1965 dan penculikan aktivis di penghujung Orde Baru dilaporkan tidak dimasukkan dalam draft tersebut.
Sejarawan Universitas Nasional (Unnas), Andi Achdian, menyayangkan pendekatan yang digunakan dalam proyek ini. Ia menilai bahwa revisi tersebut lebih berfokus pada pengagungan tiap rezim pemerintahan tanpa mengulas sisi-sisi kelam dari sejarah bangsa.
“Jadi enggak ada luka sejarahnya. Semuanya baik-baik saja. Nah itu, problem dari sejarah official history ya,” ujar Andi pada awal Mei lalu.
