Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Salah satu perubahan paling menonjol adalah penunjukan Komjen Syahar Diantono sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, menggantikan Komjen Wahyu Widada yang kini ditugaskan menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.
“Ya betul, mutasi dan rotasi di tubuh Polri adalah hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of duty dan penyegaran,” ujar Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (5/8).
Komjen Syahar Diantono sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Ia merupakan jenderal bintang tiga yang dikenal berpengalaman di bidang reserse dan intelijen. Syahar merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1991, satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, Komjen Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat Kabareskrim kini dipercaya menempati posisi Irwasum, menggantikan Komjen Agung Budi Maryoto.
Selain Syahar dan Wahyu, sejumlah posisi penting lain juga mengalami pergantian dalam mutasi kali ini. Perombakan ini mencerminkan langkah strategis dalam menjaga kinerja optimal institusi Polri, terutama menjelang Pilkada Serentak 2025.
Berikut beberapa nama yang turut mengalami rotasi jabatan:
Komjen Wahyu Widada (Kabareskrim Polri) menjadi Irwasum Polri
Komjen Syahar Diantono (Kabaintelkam Polri) menjadi Kabareskrim Polri
Komjen Akhmad Wiyagus (Kalemdiklat Polri) menjadi Kabaintelkam Polri
Mutasi ini menunjukkan langkah cepat Polri dalam merespons kebutuhan organisasi dan tantangan keamanan yang terus berkembang. Jabatan Kabareskrim, misalnya, memiliki peran sentral dalam penanganan kasus-kasus besar seperti korupsi, narkotika, hingga cyber crime.
Rotasi ini juga dinilai strategis menjelang pelaksanaan agenda nasional besar, seperti Pilkada Serentak 2025, di mana stabilitas dan pengawasan hukum menjadi fokus utama.
