Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 702,98 miliar untuk perbaikan fasilitas layanan keagamaan dan madrasah di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Rabu, 28 Januari 2026, dengan alasan dana bantuan yang tersedia saat ini masih terbatas, sementara kerusakan fasilitas tergolong masif.
Nasaruddin menjelaskan, tambahan anggaran tersebut direncanakan diajukan melalui RO direktif presiden pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data Kementerian Agama, sebanyak 3.207 satuan layanan keagamaan dan pendidikan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Fasilitas yang rusak meliputi 562 madrasah, 1.033 pondok pesantren, 17 perguruan tinggi keagamaan Islam, 1.593 rumah ibadah lintas agama, serta sejumlah kantor layanan KUA.
Sementara itu, bantuan awal pascabencana yang telah disalurkan Kemenag mencapai Rp 75,82 miliar.
Dana tersebut berasal dari APBN sebesar Rp 66,47 miliar dan partisipasi program Kemenag Peduli sebesar Rp 9,35 miliar, yang digunakan untuk penanganan darurat dan pemulihan awal.
Menag menilai tambahan anggaran mutlak dibutuhkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara menyeluruh.
Ia menegaskan pemulihan tersebut penting untuk memastikan layanan dasar masyarakat di bidang keagamaan kembali berjalan normal.
Usulan tambahan anggaran juga mencakup rehabilitasi kantor Kemenag, pendampingan pascabencana, penyediaan mushaf Al-Qur’an, serta bantuan bagi organisasi masyarakat keagamaan.
