Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lambannya penyaluran bantuan bagi korban bencana di sejumlah wilayah Sumatera bukan disebabkan oleh keterbatasan anggaran maupun kesiapan pemerintah pusat.
Faktor utama yang menjadi penghambat justru terletak pada belum lengkapnya data korban terdampak yang disampaikan oleh pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam jumpa pers terkait penanganan bencana Sumatera yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025). Ia menekankan pentingnya pendataan rinci sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name, by address, dari yang (rumah) rusak ringan, sedang, berat tersebut,” kata Tito.
Tito menjelaskan, cakupan bencana di Pulau Sumatera tergolong luas dan melibatkan banyak daerah. Di Provinsi Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak.
Sementara itu, di Sumatera Utara juga terdapat 18 kabupaten/kota dan di Sumatera Barat sebanyak 16 kabupaten/kota yang mengalami dampak serupa. Namun, hingga kini belum seluruh daerah menyerahkan data lengkap terkait jumlah korban dan tingkat kerusakan, sehingga proses perhitungan bantuan belum dapat dilakukan secara optimal.
“Sebagian besar, kalau untuk Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya. Kemudian, yang di Sumatera Utara sebagian, dan yang belum banyak mengirimkan adalah di Aceh,” ucapnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Mendagri meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) turun langsung ke lapangan guna membantu proses pengumpulan data. Selanjutnya, data tersebut akan melalui tahapan validasi oleh kepolisian, kejaksaan, serta BPKP di daerah.
“Karena ini menggunakan uang negara,” tambahnya.
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tidak akan menunggu hingga data benar-benar sempurna untuk memulai penyaluran bantuan. Data awal atau baseline yang lebih cepat masuk akan langsung digunakan sebagai dasar pencairan bantuan.
“Yang penting punya data dulu pertama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan,” jelasnya.
Berdasarkan laporan sementara yang telah diterima, jumlah rumah rusak ringan di tiga provinsi terdampak mencapai 68.855 unit. Sementara itu, rumah rusak sedang tercatat sebanyak 37.520 unit dan rumah rusak berat mencapai 56.108 unit.
“Nah kita harapkan kalau seandainya sudah didapat data yang rusak ringan, rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah. Ini lebih kurang dua pertiga dari jumlah yang rusak,” tutur Tito.
Ia menilai, percepatan bantuan berbasis data awal akan berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah pengungsi. Warga dengan rumah rusak ringan dan sedang dapat segera kembali ke tempat tinggalnya dengan dukungan pembersihan dan pemenuhan kebutuhan dasar oleh Kementerian Sosial.
“Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali sambil dibantu dibersihkan, kembali memperbaiki diisi oleh Kementerian Sosial, uang lauk pauknya oleh Kementerian Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi lebih kurang hampir 60 persen. Jadi kita memikirkan tinggal yang 40 persen, dibangunkan huntara, hunian sementara, dan hunian tetap,” papar Tito.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap penanganan pascabencana di Sumatera dapat berlangsung lebih cepat, terstruktur, dan tepat sasaran, seiring dengan perbaikan sistem pendataan di tingkat daerah.
