MELIHAT INDONESIA – Aksi demonstrasi besar-besaran berbagai elemen mahasiswa di penjuru tanah air, pecah setelah 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Senin (17/2/2025).
Aksi demonstrasi dengan tagar #IndonesiaGelap terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Di antaranya, Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Di Jakarta, sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi #IndonesiaGelap di area Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Salah satu kelompok mahasiswa yang menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Dalam aksi ini, mahasiswa menolak pemangkasan anggaran untuk sektor pendidikan, sebagai respon gencarnya pemerintahan Prabowo memangkas anggaran dari berbagai sektor untuk pembiayaan Makan bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, massa aksi total menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah.
Massa aksi #IndonesiaGelap menilai ada sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak buruk pada masyarakat.
Jenderal Lapangan Aksi #IndonesiaGelap, Bagas Wisnu, menyatakan aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
“Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia,” kata Bagas Wisnu.
Bagas juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat Indonesia.
Jika tidak, maka aksi serupa akan terus digelar di berbagai penjuru tanah air.
Berikut tuntutan massa aksi unjuk rasa #IndonesiaGelap:
- Batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut proyek strategis nasional wujudkan reforma agraria sejati.
- Tolak revisi undang-undang minerba.
- Hapuskan multi fungsi ABRI.
- Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat.
- Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025.
- Evaluasi total program makan bergizi gratis.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
- Mendesak presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
- Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih.
- Menolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi tatib ini.
- Reformasi kepolisian Republik Indonesia. (*)
