Sorotan terhadap gaya komunikasi pejabat pemerintah kembali mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyinggung pentingnya evaluasi komunikasi publik para menteri. Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam tanggapan dari warganet yang turut menyoroti gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo Hadi mengatakan evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih dilakukan secara rutin. Menurutnya, penilaian tidak hanya mencakup pencapaian kinerja, tetapi juga cara para menteri menyampaikan komunikasi kepada publik agar lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat.
“Ya kalau berkenaan dengan evaluasi kepada seluruh kementerian maupun kepada pejabat menterinya, memang rutin terus menerus kita lakukan evaluasi. Dalam artian saling berkoordinasi, dalam artian saling memberikan masukan,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjadi perbincangan. Menanggapi kritik yang diterimanya, Dody mengaku gaya bicaranya yang dinilai santai atau “slengean” merupakan karakter yang sudah melekat sejak lama.
“Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta, gimana, ya agak slengean, ya sudahlah,” ujar Dody kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Di media sosial, pernyataan Mensesneg memunculkan berbagai respons. Sejumlah warganet menilai evaluasi komunikasi publik seharusnya tidak hanya ditujukan kepada para menteri, tetapi juga berlaku bagi seluruh pejabat negara, termasuk presiden.
Komentar tersebut muncul karena Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menjadi sorotan atas gaya pidatonya yang lugas dan ceplas-ceplos dalam berbagai kesempatan.
Sejumlah pernyataan Presiden sebelumnya juga sempat memicu perdebatan di ruang publik hingga muncul isu pidato presiden berimbas pada berbagai hal mulai dari rontoknya ihsg sampai hengkangnya investor.
Hingga kini, belum ada tanggapan dari Istana mengenai komentar warganet yang turut menyoroti gaya komunikasi Presiden. Pemerintah menegaskan evaluasi terhadap anggota kabinet dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat.
