SORONG – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melontarkan kritik tajam mengenai pengelolaan sumber daya hutan di Papua. Ia menilai masyarakat asli Papua justru belum banyak merasakan manfaat dari kekayaan alam yang berada di wilayah mereka sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Kambu saat memberikan sambutan dalam acara Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA Summit) 2026 di Gedung L Jitmau, Kota Sorong, Rabu (2/9/2026). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut hadir dalam acara tersebut.
Menurut Kambu, hasil hutan Papua saat ini lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, termasuk pengusaha besar yang berasal dari luar Papua.
“Yang berikut ini, Papua ini seksi. Kami tinggal di Papua, tapi hutan ini sudah habis. Habislah ini, orang-orang Jakarta yang punya hutan ini,” kata Kambu.
Ia juga menyoroti persoalan sengketa tanah adat yang masih terjadi antara masyarakat Papua dengan pelaku usaha, termasuk perusahaan tambang.
Menurutnya, konflik tersebut tidak terlepas dari belum kuatnya kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah adat.
Kambu meminta pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani persoalan tanah adat, khususnya ketika berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan investasi. Kepastian hukum, menurut dia, penting agar masyarakat memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka.
“Masih ada konflik sengketa tanah antara masyarakat dengan pengusaha tambang karena tidak ada kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mendorong pemerintah pusat agar membantu memberikan kepastian dan pengakuan terhadap tanah adat masyarakat, termasuk di wilayah Sorong Selatan.
Menurut Kambu, penyelesaian persoalan tersebut menjadi penting agar pembangunan ekonomi di Papua tidak justru mengorbankan hak masyarakat adat yang telah lama tinggal dan menggantungkan kehidupan dari wilayah tersebut.
