Keterlibatan personel TNI Angkatan Darat sebagai sopir truk pengangkut BBM di Sumatera Utara kembali memicu perhatian publik. Di tengah antrean panjang BBM yang belum juga terurai, langkah tersebut menuai beragam respons, terutama karena sebelumnya sempat muncul kabar adanya sopir angkutan BBM yang kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari sebagian masyarakat mengenai alasan pelibatan prajurit TNI dalam pekerjaan yang selama ini dijalankan tenaga sipil.
Sorotan itu juga muncul karena dalam beberapa waktu terakhir peran TNI semakin sering terlihat di berbagai sektor nonmiliter. Setelah dilibatkan dalam program ketahanan pangan, mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), kini personel TNI juga membantu distribusi BBM dengan mengemudikan truk tangki Pertamina.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Penerangan Kodam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Sandy menegaskan bahwa keterlibatan prajurit bukan untuk mengambil alih pekerjaan sipil maupun kewenangan Pertamina.
“Keterlibatan personel TNI AD bukan mengambil alih tugas maupun kewenangan Pertamina ataupun PT Elnusa Petrofin, melainkan merupakan bentuk sinergi antarlembaga untuk memastikan distribusi energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar,” tegas Sandy dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Menurut Sandy, penugasan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama PT Elnusa Petrofin selaku mitra operasional Pertamina mengajukan permohonan bantuan kepada TNI.
“Menugaskan 18 personel yang memiliki kualifikasi mengemudikan kendaraan berat (truk) untuk membantu kelancaran operasional distribusi BBM,” kata Sandy.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil berdasarkan pengalaman saat penanganan berbagai bencana di Sumatera Utara, ketika keterbatasan pengemudi kendaraan berat sempat menghambat distribusi logistik maupun BBM.
TNI AD juga memastikan perbantuan tersebut hanya bersifat sementara hingga kondisi distribusi kembali normal.
“Apabila distribusi BBM telah kembali normal, maka perbantuan tersebut akan berakhir,” jelasnya.
Pelibatan TNI dalam distribusi BBM ini pun kembali memunculkan diskusi publik mengenai batas peran militer di ruang sipil. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai sebagai bentuk bantuan darurat untuk menjaga kelancaran distribusi energi.
Namun di sisi lain, sebagian pihak mempertanyakan semakin luasnya keterlibatan TNI dalam berbagai sektor yang selama ini menjadi ranah sipil.
