Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Langkah tersebut dilakukan menyusul tren penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dinilai berpotensi memengaruhi pendapatan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di ruang pertemuan Setda Blora, Selasa (14/7/2026). Pertemuan dipimpin Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini, Sekda Komang Gede Irawadi, serta dihadiri Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhamad Masrofi, jajaran Samsat, Jasa Raharja, Bank Jateng, camat, hingga kepala desa.
Bupati Arief Rohman menegaskan penerimaan dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema opsen pajak.
“Ini hal yang penting karena terkait dengan PKB dan BBNKB ini nantinya termasuk opsen dan menjadi PAD untuk rakyat juga. Ini dipandang penting, oleh karena itu kami berkomitmen bagaimana akan menjalankan arahan dari Bapak Gubernur tersebut untuk bersama-sama, jadi kita lihat masih ada tungakan-tunggakan yang tahun kemarin, termasuk potensi yang tahun ini ada,” terangnya.
Menurut Arief, sinergi dengan Bapenda diharapkan mampu mengoptimalkan penagihan tunggakan maupun potensi penerimaan pajak tahun berjalan sehingga dapat mendukung pembangunan daerah.
“Semoga nanti dengan sinergi ini akan bisa kita tagih dan akan menjadi pendapatan yang nanti menjadi PAD kita. Yang muaranya adalah juga untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Blora,” harapnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Blora akan melakukan pendataan kendaraan milik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memperluas pengawasan hingga tingkat kecamatan serta desa agar kepatuhan pembayaran pajak semakin meningkat.
Arief berharap capaian kepatuhan PKB dapat mengikuti keberhasilan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Blora yang telah mencapai 104 persen.
Sementara itu, Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhamad Masrofi mengungkapkan tingkat kepatuhan pembayaran PKB di Jawa Tengah mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.
“Menurutnya dengan kepatuhan saat ini itu cukup memperihatinkan, dari 68 persen sekarang menjadi ke 64-63 persen.”
Karena itu, pihaknya meminta dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan.
Masrofi menegaskan, penerimaan dari PKB akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Blora dan Bapenda Jawa Tengah juga menyerahkan hadiah Program Gebyar Hadiah Samsat 2026 kepada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
