Program peningkatan literasi nasional yang selama ini dijalankan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dipastikan mengalami hambatan pada 2026. Pemangkasan anggaran yang hampir mencapai separuh dari tahun sebelumnya membuat sejumlah program bantuan kepada masyarakat terpaksa dihentikan.
Kepala Perpustakaan Nasional, Aminudin Aziz, mengungkapkan bahwa penurunan pagu anggaran berdampak langsung pada berbagai layanan literasi, termasuk distribusi bantuan buku ke berbagai daerah.
“Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya tadi disampaikan juga terkait dengan bantuan buku misalnya,” ujar Aminudin dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pada 2026, anggaran Perpusnas tercatat sebesar Rp377,9 miliar. Nilai tersebut turun tajam dibandingkan pagu 2025 yang mencapai Rp721 miliar sebelum dilakukan efisiensi anggaran.
Aminudin menjelaskan, salah satu program yang terdampak adalah bantuan buku ke desa, taman baca masyarakat, lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga puskesmas. Program tersebut sebelumnya dijalankan sepanjang 2024 hingga 2025 dengan menyalurkan sekitar 1.000 buku di setiap lokasi penerima.
Menurutnya, program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai mampu memperluas akses bacaan di berbagai daerah.
“Kami kan membuat inisiatif pembagian buku ke setiap desa, taman baca masyarakat, lapas, puskesmas itu tahun 2024-2025. Satu lokus 1.000 buku. Ini kan disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan ini mendapatkan respons yang sangat-sangat positif,” katanya.
Namun, keterbatasan anggaran membuat Perpusnas tidak lagi mampu melanjutkan program distribusi buku pada tahun ini.
“Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya. Nah, bantuan berupa DAK fisik yang tadi disampaikan; bangunan, kemudian renovasi, TIK, ini juga tidak bisa. Perlengkapan meubelair itu tidak bisa kita berikan walaupun daerah itu juga berteriak,” ungkap Aminudin.
Selain penghentian bantuan buku, pemangkasan anggaran juga berdampak pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan dan renovasi perpustakaan, pengadaan teknologi informasi, hingga penyediaan sarana pendukung lainnya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran tersebut, perhatian publik turut tertuju pada prioritas belanja pemerintah.
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah tetap menggelontorkan anggaran besar untuk sejumlah program strategis, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), hingga kebijakan kenaikan gaji prajurit TNI dan anggota Polri.
Sementara itu, program yang berkaitan langsung dengan penguatan budaya membaca justru mengalami pemangkasan hingga menyebabkan distribusi buku ke desa, taman baca masyarakat, lapas, dan puskesmas dihentikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara pembangunan fisik dan investasi terhadap kualitas sumber daya manusia.
Bagi banyak kalangan, buku bukan sekadar bahan bacaan, melainkan instrumen penting dalam membangun kualitas pendidikan, memperluas wawasan, melatih kemampuan berpikir kritis, serta memperkuat integritas masyarakat. Karena itu, literasi dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sektor pendidikan.
Penghentian bantuan buku akibat keterbatasan anggaran pun memicu diskusi mengenai sejauh mana program peningkatan literasi ditempatkan sebagai prioritas nasional.
Di tengah berbagai program dengan anggaran jumbo, sebagian publik mempertanyakan apakah investasi pada peningkatan kualitas SDM melalui akses terhadap buku dan budaya membaca juga semestinya mendapat perhatian yang sama, mengingat manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan.
