Eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi sorotan sejumlah pihak di Indonesia. Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap stabilitas global, termasuk bagi Indonesia.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan dampak dari konflik tersebut.
“Perang di kawasan Timur Tengah bukan sekadar konflik regional. Dalam sistem keamanan global yang saling terhubung, setiap eskalasi militer memiliki implikasi strategis yang dapat memengaruhi stabilitas negara-negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Ketua Bidang Hukum Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/3/2026).
PB HMI menilai terdapat sejumlah potensi efek domino yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Pertama, gangguan terhadap stabilitas energi global akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat distribusi minyak dunia.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menjadikan fluktuasi harga minyak global berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik dapat memengaruhi stabilitas keamanan maritim internasional.
Dia mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada pada jalur perdagangan strategis dunia—seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan jalur pelayaran global.
“Gangguan terhadap stabilitas kawasan dapat meningkatkan risiko keamanan maritim, mulai dari gangguan jalur perdagangan hingga meningkatnya aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik,” kata Rifyan.
Selain itu, PB HMI juga mengingatkan potensi dampak sosial di dalam negeri, terutama munculnya narasi ekstremisme atau polarisasi ideologis yang memanfaatkan konflik internasional.
“Politik luar negeri bebas aktif harus diwujudkan melalui diplomasi yang aktif, kontribusi terhadap perdamaian dunia, serta penguatan kerja sama regional dalam menjaga stabilitas keamanan global,” jelas Rifyan.
PB HMI berharap pemerintah Indonesia memperkuat kesiapsiagaan nasional, baik dari sisi diplomasi, ekonomi, energi, maupun pertahanan untuk menghadapi dinamika geopolitik global.
“Konflik global harus menjadi pengingat bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi, energi, dan sosial. Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah,” kata Rifyan.
PB HMI menilai langkah antisipatif sangat penting dilakukan sejak dini agar Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Organisasi tersebut juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.
